Adiatna Planner Test: Test - Globalisasi dan Kebijakan Publik

🔹 Soal Latihan Pilihan Ganda (10 + 30 soal)

Tema: Globalisasi dan Kebijakan Pembangunan Indonesia

Soal 1

Globalisasi menimbulkan dilema dalam kebijakan pembangunan, salah satunya adalah:
A. Pertumbuhan ekonomi nasional selalu diikuti penurunan ketimpangan sosial.
B. Peningkatan keterbukaan pasar selalu memperkuat posisi kelompok marginal.
C. Pertumbuhan dapat tercapai, tetapi berisiko meningkatkan ketimpangan.
D. Negara berkembang sepenuhnya bebas dari pengaruh rezim perdagangan internasional.

Jawaban: C
Penjelasan: Salah satu isu utama globalisasi adalah pertumbuhan ekonomi sering diiringi ketimpangan (growth vs inequality).

Soal 2

Dalam menghadapi rezim global, Indonesia cenderung menggunakan strategi:
A. Delinking penuh dari pasar global.
B. Selective compliance dan play with the rules.
C. Mengabaikan aturan WTO demi kedaulatan ekonomi.
D. Pasif dan hanya mengikuti tekanan negara maju.

Jawaban: B
Penjelasan: Indonesia kombinasi antara compliance (ikut komitmen iklim, SDGs) dan play with the rules (hilirisasi nikel meski digugat WTO).

Soal 3

Contoh nyata pengaruh norma global terhadap kebijakan pembangunan Indonesia adalah:
A. Program bansos untuk pengentasan kemiskinan.
B. Pembangunan MRT dan elektrifikasi bus kota sebagai dukungan komitmen Paris Agreement.
C. Subsidi BBM untuk menjaga daya beli masyarakat.
D. Penundaan proyek IKN karena keterbatasan APBN.

Jawaban: B
Penjelasan: Norma global terkait iklim mendorong Indonesia membangun transportasi publik rendah emisi.

Soal 4

Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satu risiko globalisasi yang harus diantisipasi perencana adalah:
A. Tidak adanya minat investor asing.
B. Marginalisasi masyarakat lokal akibat arus modal dan pendatang.
C. Hilangnya peluang kerja bagi tenaga kerja asing.
D. Penurunan standar global tata kelola kota.

Jawaban: B
Penjelasan: Globalisasi berisiko menimbulkan polarisasi sosial antara masyarakat lokal vs pendatang/investor.

Soal 5

Kebijakan hilirisasi mineral Indonesia yang digugat di WTO mencerminkan strategi:
A. Compliance penuh.
B. Play with the rules untuk memperkuat industri domestik.
C. Delinking permanen.
D. Penolakan terhadap industrialisasi global.

Jawaban: B
Penjelasan: Indonesia tetap mendorong hilirisasi dengan memanfaatkan celah aturan global demi daya saing industri.

Soal 6

Menurut dokumen Gabriel Lele, salah satu mekanisme globalisasi yang memengaruhi kebijakan domestik adalah:
A. Kebijakan berbasis musyawarah desa.
B. Interdependensi pasar dan aliran modal.
C. Pemutusan hubungan dagang sepihak.
D. Penolakan terhadap institusi internasional.

Jawaban: B
Penjelasan: Globalisasi berpengaruh melalui interdependensi pasar, aturan internasional, norma global, dan infiltrasi kebijakan.

Soal 7

Dalam RPJPN 2025–2045, salah satu fokus pembangunan yang erat kaitannya dengan globalisasi adalah:
A. Industrialisasi berbasis hilirisasi SDA dan daya saing global.
B. Isolasi pasar domestik dari perdagangan internasional.
C. Ketergantungan penuh pada investasi asing.
D. Penghapusan peran teknologi dalam pembangunan.

Jawaban: A
Penjelasan: RPJPN menekankan hilirisasi SDA, transformasi industri, dan integrasi ke pasar global.

Soal 8

Untuk memastikan pembangunan inklusif di era globalisasi, perencana harus:
A. Hanya menghitung manfaat ekonomi makro.
B. Mengabaikan dampak sosial lokal karena dianggap minor.
C. Melakukan Social Impact Assessment (SIA) pada proyek besar.
D. Memusatkan pembangunan pada investor asing.

Jawaban: C
Penjelasan: SIA penting agar pembangunan tidak menimbulkan marginalisasi masyarakat lokal.

Soal 9

Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, mengintegrasikan Paris Agreement dan Net Zero 2060 berarti:
A. Memperkuat proyek berbasis energi fosil.
B. Memprioritaskan pembangunan rendah emisi dan transportasi ramah lingkungan.
C. Mengurangi fokus pada sektor energi terbarukan.
D. Meninggalkan standar global dan hanya mengikuti kebutuhan domestik.

Jawaban: B
Penjelasan: Paris Agreement mendorong transisi energi & pembangunan rendah karbon.

Soal 10

Kapabilitas utama yang harus diperkuat pejabat perencana Indonesia dalam menghadapi globalisasi adalah:
A. Kemampuan administratif rutin.
B. Adaptive capacity berupa SDM, institusi, modal politik, dan pemanfaatan ICT.
C. Ketergantungan pada bantuan teknis asing.
D. Pemisahan total dari norma global.

Jawaban: B
Penjelasan: Dokumen menekankan pentingnya adaptive capacity agar kebijakan nasional tangguh menghadapi tekanan global.

Soal 1
Globalisasi dapat dipahami sebagai proses…
A. Integrasi politik saja
B. Integrasi ekonomi, politik, sosial, dan teknologi lintas negara
C. Isolasi budaya antar-bangsa
D. Pemisahan kepentingan nasional dari kepentingan global

Jawaban: B – Globalisasi mencakup integrasi multi-dimensi.

Soal 2
Kontroversi utama dalam globalisasi antara lain:
A. Negara vs Pasar, Utara vs Selatan, Globalisme vs Nasionalisme
B. Demokrasi vs Otoritarianisme
C. Desa vs Kota
D. Tradisi vs Modernitas

Jawaban: A – Dokumen menyebut lima kutub debat utama termasuk state–market, utara–selatan.

Soal 3
Mekanisme pengaruh globalisasi terhadap kebijakan publik salah satunya adalah:
A. Politik adu domba antarnegara
B. Interdependensi pasar global
C. Otarki ekonomi lokal
D. Revolusi industri nasional

Jawaban: B – Globalisasi memengaruhi lewat keterhubungan pasar dan modal.

Soal 4
Konsep compliance dalam strategi negara menghadapi rezim global berarti…
A. Menolak seluruh aturan internasional
B. Mengikuti aturan global baik defensif maupun ofensif
C. Membatasi perdagangan domestik
D. Mengandalkan bantuan donor

Jawaban: B – Compliance adalah mengikuti aturan global, dengan variasi strategi.

Soal 5
Delinking sebagai strategi menghadapi globalisasi biasanya dilakukan dengan tujuan:
A. Meningkatkan ketergantungan modal asing
B. Memutus hubungan dengan rezim global demi kedaulatan
C. Mempercepat integrasi global
D. Menurunkan daya saing

Jawaban: B – Delinking = memutus ketergantungan, walau berisiko tinggi.

Soal 6
Norma global yang paling berpengaruh terhadap pembangunan saat ini adalah:
A. Good governance, gender, dan lingkungan
B. Nasionalisme etnis
C. Sosialisasi lokal
D. Perdagangan informal

Jawaban: A – Tiga norma utama yang dipromosikan rezim global.

Soal 7
Salah satu akibat dari globalisasi adalah policy convergence. Artinya…
A. Kebijakan publik makin beragam antarnegara
B. Kebijakan publik cenderung menyerupai standar global
C. Kebijakan publik hanya berbasis adat lokal
D. Negara bebas tanpa aturan

Jawaban: B – Konvergensi kebijakan mengikuti norma/standar global.

Soal 8
Mengapa globalisasi disebut sebagai pedang bermata dua?
A. Karena hanya menguntungkan negara maju
B. Karena memberi peluang sekaligus risiko bagi negara berkembang
C. Karena hanya berhubungan dengan pasar tenaga kerja
D. Karena identik dengan kolonialisme

Jawaban: B – Globalisasi membuka peluang dan risiko bersamaan.

Soal 9
Institusi internasional seperti WTO dan ILO memengaruhi Indonesia melalui…
A. Adopsi aturan perdagangan & ketenagakerjaan global
B. Dukungan sosial budaya lokal
C. Penetapan harga bahan pokok
D. Otonomi daerah

Jawaban: A – Institusi global mengikat aturan yang memengaruhi kebijakan domestik.

Soal 10
Adaptive capacity dalam konteks kebijakan publik berarti…
A. Kemampuan administrasi rutin
B. Kapasitas negara untuk menyesuaikan diri dengan tekanan global melalui SDM, organisasi, politik, finansial, institusi, ICT
C. Kemampuan memperbanyak regulasi
D. Pengurangan peran masyarakat sipil

Jawaban: B – Adaptive capacity = kapasitas negara agar tangguh.

Klaster 2: Keterkaitan Globalisasi & Pembangunan Indonesia

Soal 11
Dalam RPJPN 2025–2045, globalisasi terkait langsung dengan strategi…
A. Hilirisasi SDA dan penguatan daya saing industri
B. Isolasi pasar domestik
C. Mengurangi ekspor dan impor
D. Penutupan diri dari investasi asing

Jawaban: A – Strategi utama RPJPN adalah hilirisasi untuk pasar global.

Soal 12
Hilirisasi nikel Indonesia yang digugat di WTO adalah contoh strategi:
A. Compliance penuh
B. Play with the rules
C. Delinking total
D. Liberalization

Jawaban: B – Indonesia memanfaatkan aturan global untuk tetap melindungi industri.

Soal 13
Pembangunan MRT Jakarta dan Transjakarta listrik merupakan respon terhadap:
A. Norma global Paris Agreement
B. Kebijakan ekonomi proteksionis
C. Penolakan SDGs
D. Otonomi daerah

Jawaban: A – Infrastruktur rendah karbon mendukung komitmen iklim global.

Soal 14
Risiko sosial dari investasi global di kawasan industri/IKN adalah:
A. Meningkatnya isolasi daerah
B. Marginalisasi masyarakat lokal
C. Hilangnya standar internasional
D. Berkurangnya urbanisasi

Jawaban: B – Masyarakat lokal rawan terpinggirkan.

Soal 15
Dalam kebijakan pangan, globalisasi dapat memengaruhi Indonesia melalui…
A. Fluktuasi harga impor beras/soya
B. Dukungan investasi lokal saja
C. Penurunan teknologi pertanian
D. Menutup akses perdagangan

Jawaban: A – Harga pangan lokal sensitif terhadap pasar global.

Soal 16
Kebijakan subsidi BBM meski dikritik lembaga global menunjukkan strategi:
A. Compliance total
B. Play with the rules
C. Delinking parsial demi stabilitas nasional
D. Tidak mengikuti RPJPN

Jawaban: C – Indonesia sesekali memilih delinking untuk jaga stabilitas.

Soal 17
Norma ESG (Environmental, Social, Governance) berpengaruh pada…
A. Investasi asing dan pembangunan hijau
B. Isolasi ekonomi domestik
C. Penutupan pasar modal
D. Penurunan peran ICT

Jawaban: A – ESG menjadi syarat penting investasi global.

Soal 18
Transformasi digital Indonesia selaras dengan globalisasi karena…
A. Standar ICT global harus diadopsi
B. Semua teknologi harus lokal
C. Internet hanya untuk birokrasi
D. Data bebas tanpa regulasi

Jawaban: A – Transformasi digital menuntut adaptasi standar global.

Soal 19
Pembangunan berkelanjutan di Indonesia harus selaras dengan:
A. SDGs dan Paris Agreement
B. Hanya kepentingan lokal
C. Kebijakan donor bilateral
D. Agenda non-pemerintah

Jawaban: A – Indonesia komitmen pada SDGs & Paris Agreement.

Soal 20
Dalam RPJMN 2025–2029, isu global yang harus masuk perencanaan adalah:
A. Inovasi, inklusivitas, keberlanjutan, dan pemerataan wilayah
B. Isolasi pasar domestik
C. Pengurangan SDM berpendidikan
D. Penolakan teknologi digital

Jawaban: A – RPJMN 2025–2029 menekankan empat pilar utama ini.

Klaster 3: Aplikasi Praktis & Studi Kasus

Soal 21
Jika proyek pelabuhan internasional berpotensi menggusur nelayan, perencana wajib menyiapkan:
A. Analisis biaya-manfaat saja
B. Social Impact Assessment
C. Rencana isolasi pasar
D. Standar internasional maritim saja

Jawaban: B – SIA penting agar pembangunan inklusif.

Soal 22
Checklist penting dalam proyek infrastruktur globalisasi:
A. Dampak ketimpangan, kepatuhan standar internasional, mitigasi sosial, transfer teknologi
B. Hanya biaya APBN
C. Hanya koordinasi antar-menteri
D. Aspek politik lokal

Jawaban: A – Semua elemen masuk checklist kebijakan global.

Soal 23
Dalam menghadapi perubahan harga minyak dunia, kebijakan energi Indonesia harus:
A. Memutus diri dari pasar global
B. Memperkuat diversifikasi energi terbarukan
C. Hanya bergantung pada PLTU
D. Mengabaikan Paris Agreement

Jawaban: B – Diversifikasi energi adalah respon tepat.

Soal 24
Proyek Smart Port Tanjung Priok relevan dengan globalisasi karena:
A. Menggunakan IoT, blockchain, dan green logistics sesuai standar global
B. Mengurangi peran internasional
C. Meningkatkan isolasi digital
D. Menolak teknologi asing

Jawaban: A – Smart port adalah adaptasi global ICT.

Soal 25
Jika perencana ingin mengantisipasi risiko global, ia perlu melakukan:
A. Global Risk Analysis dalam setiap proyek besar
B. Mengabaikan faktor internasional
C. Fokus ke administrasi saja
D. Menghapus keterlibatan swasta

Jawaban: A – Global risk analysis penting.

Soal 26
Dalam perencanaan pembangunan wilayah perbatasan, faktor globalisasi yang paling menonjol adalah:
A. Perdagangan lintas batas & keamanan maritim
B. Isolasi masyarakat lokal
C. Penolakan kerjasama regional
D. Hanya aspek budaya

Jawaban: A – Globalisasi menekankan keterhubungan perbatasan.

Soal 27
Penguatan SDM perencana di era globalisasi harus meliputi:
A. Bahasa pembangunan global (SDGs, ESG, green growth)
B. Administrasi tradisional
C. Hanya aspek lokal
D. Penolakan terhadap teknologi

Jawaban: A – SDM harus menguasai bahasa global pembangunan.

Soal 28
Koordinasi penting dalam menghadapi globalisasi melibatkan:
A. Pusat–daerah, swasta, dan masyarakat
B. Hanya kementerian pusat
C. Investor asing saja
D. Birokrasi daerah saja

Jawaban: A – Koordinasi lintas aktor kunci.

Soal 29
Untuk menjaga kedaulatan data di era globalisasi digital, Indonesia harus…
A. Menegakkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)
B. Membebaskan semua data untuk asing
C. Melarang ICT
D. Hanya gunakan data manual

Jawaban: A – UU PDP penting menjaga kedaulatan digital.

Soal 30
Sebagai perencana ahli madya, ketika menghadapi investasi global, langkah utama adalah:
A. Pastikan sejalan dengan RPJMN & RPJPN serta mitigasi dampak globalisasi
B. Hanya ikuti permintaan investor
C. Mengabaikan norma global
D. Fokus pada keuntungan jangka pendek

Jawaban: A – Perencana wajib menjaga sinkronisasi kebijakan jangka panjang dan mitigasi risiko global.

🔹 Soal Esai Latihan Analisis Kasus + Jawaban Model - Tema: Globalisasi & Kebijakan Pembangunan Indonesia (5 + 10 soal)

Esai 1 – Hilirisasi Nikel dan Gugatan WTO

Soal:
Indonesia melarang ekspor nikel mentah untuk mendorong hilirisasi industri, namun kebijakan ini digugat oleh Uni Eropa di WTO. Analisislah strategi Indonesia dari perspektif compliance vs play with the rules! Apa risiko dan peluang kebijakan ini bagi pembangunan nasional?

Jawaban Model:
Strategi hilirisasi nikel Indonesia lebih dekat pada pola play with the rules. Indonesia tetap anggota WTO, tetapi menafsirkan aturan perdagangan internasional secara fleksibel untuk memperkuat industri domestik. Ini bukan bentuk delinking, melainkan upaya menjaga ruang kebijakan (policy space).

Risikonya: Indonesia bisa menghadapi sanksi dagang jika kalah gugatan, dan iklim investasi berpotensi terganggu. Namun peluangnya jauh lebih besar, yaitu meningkatnya nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan perkuatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global energi hijau (baterai listrik, EV).

Dengan demikian, kebijakan ini sejalan dengan RPJPN 2025–2045 yang menekankan hilirisasi SDA. Namun perencana harus menyiapkan mitigasi, misalnya: diversifikasi pasar ekspor, kerja sama teknologi dengan mitra non-Eropa, dan peningkatan good governance agar hilirisasi tidak sekadar proteksi, tetapi benar-benar menghasilkan daya saing global.

Esai 2 – Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Investasi Global

Soal:
IKN diproyeksikan menarik investasi global besar-besaran. Namun, ada kekhawatiran marginalisasi masyarakat lokal dan adat. Sebagai perencana, bagaimana Anda merancang strategi pembangunan IKN agar inklusif sekaligus selaras dengan norma global ESG?

Jawaban Model:
IKN adalah proyek berskala global yang sekaligus menjadi etalase Indonesia di dunia. Globalisasi menghadirkan peluang berupa masuknya investasi asing, teknologi smart city, dan jaringan kerja internasional. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana masyarakat lokal tidak terpinggirkan.

Perencana dapat mengintegrasikan Social Impact Assessment (SIA) ke dalam rencana tata ruang dan pembangunan IKN. Program resettlement atau kompensasi bagi masyarakat terdampak harus transparan, partisipatif, dan sesuai standar Environmental, Social, Governance (ESG). Selain itu, pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat lokal penting agar mereka bisa masuk ke rantai ekonomi baru IKN.

Dengan demikian, pembangunan IKN bisa menjadi contoh inclusive global city — sejalan dengan norma global dan sekaligus menjaga legitimasi sosial di tingkat nasional.

Esai 3 – Transisi Energi dan Globalisasi Norma Iklim

Soal:
Indonesia berkomitmen mencapai Net Zero Emission 2060, tetapi masih banyak PLTU batubara yang beroperasi. Jelaskan dilema kebijakan ini dalam konteks globalisasi, dan usulkan langkah transisi energi yang realistis.

Jawaban Model:
Dilema utama adalah tarik-menarik antara kebutuhan energi murah (batubara) dengan norma global yang menuntut transisi energi bersih sesuai Paris Agreement. Globalisasi menciptakan tekanan kuat dari lembaga keuangan internasional untuk mengurangi PLTU, sementara di sisi lain, kebutuhan energi nasional masih tinggi untuk menopang pertumbuhan.

Langkah realistis adalah transisi bertahap melalui kebijakan Just Energy Transition Partnership (JETP). Indonesia dapat menegosiasikan pembiayaan hijau dan transfer teknologi untuk mempercepat pensiun dini PLTU. Pada saat yang sama, investasi besar diarahkan ke energi terbarukan (surya, hidro, panas bumi) dan elektrifikasi transportasi.

Dengan pendekatan ini, Indonesia tetap menjaga kepatuhan global (compliance), namun juga mempertahankan stabilitas ekonomi dan sosial. Perencana harus memastikan roadmap transisi energi masuk dalam RPJMN dan disertai analisis risiko global-lokal.

Esai 4 – Krisis Pangan Global

Soal:
Krisis pangan akibat perang Rusia–Ukraina membuat harga gandum dan kedelai melonjak di Indonesia. Bagaimana perencana pembangunan harus merespons fenomena global ini dalam kebijakan nasional?

Jawaban Model:
Krisis pangan global menunjukkan kerentanan Indonesia terhadap pasar internasional. Globalisasi menciptakan food interdependence, sehingga gangguan di satu kawasan langsung berdampak pada stabilitas pangan nasional.

Perencana harus mendorong kebijakan ketahanan pangan yang mengurangi ketergantungan pada impor bahan pokok tertentu. Contohnya, substitusi gandum dengan pangan lokal (sorgum, sagu, singkong) dan investasi pada teknologi pertanian modern. Di sisi lain, diplomasi perdagangan perlu diperkuat agar rantai pasok impor tetap terjaga.

Kebijakan ini sejalan dengan agenda kedaulatan pangan RPJPN, sekaligus menjawab tantangan globalisasi dengan memperkuat basis domestik.

Esai 5 – Digitalisasi dan Kedaulatan Data

Soal:
Transformasi digital (smart city, smart port) menuntut penggunaan IoT dan big data, namun ada risiko kebocoran data. Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan adopsi standar ICT global dengan perlindungan kedaulatan data nasional?

Jawaban Model:
Globalisasi teknologi mendorong Indonesia mengadopsi standar ICT internasional agar dapat bersaing. Namun, hal ini membawa risiko keamanan siber dan kebocoran data strategis.

Perencana harus menekankan pembangunan digital yang dual track: (1) adopsi standar global IoT, blockchain, AI, untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi; (2) penguatan kedaulatan data nasional melalui implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), pembangunan pusat data nasional, dan peningkatan literasi digital.

Dengan demikian, Indonesia tetap kompetitif di pasar global, tetapi sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan nasional di bidang digital.

Esai 1 – Hilirisasi Nikel dan Gugatan WTO

Jawaban Model:
Kebijakan hilirisasi nikel adalah bentuk play with the rules. Indonesia tetap anggota WTO tetapi menggunakan ruang kebijakan untuk memperkuat industri domestik. Risiko yang dihadapi adalah sanksi perdagangan bila kalah di WTO dan potensi terganggunya iklim investasi. Namun, peluangnya lebih besar: peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan posisi strategis dalam rantai pasok global baterai listrik.

Perencana harus menyiapkan mitigasi, seperti diversifikasi pasar ekspor, diplomasi dagang lebih agresif, dan peningkatan efisiensi industri dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan hilirisasi tetap selaras dengan RPJPN 2025–2045.

Esai 2 – IKN dan Investasi Global

Jawaban Model:
IKN adalah showcase global, sehingga perlu memadukan norma ESG dengan perlindungan sosial. Strateginya: integrasikan Social Impact Assessment ke dalam perencanaan, pastikan mekanisme kompensasi dan relokasi transparan, serta program pelatihan agar masyarakat lokal dapat masuk ke sektor ekonomi baru IKN.

Pendekatan ini menjaga legitimasi sosial domestik sekaligus memenuhi standar global investasi berkelanjutan.

Esai 3 – Transisi Energi dan Globalisasi Norma Iklim

Soal:
Indonesia berkomitmen Net Zero 2060, tetapi masih banyak PLTU batubara beroperasi. Jelaskan dilema kebijakan ini dalam konteks globalisasi, dan usulkan langkah transisi energi yang realistis.

Jawaban Model:
Dilema muncul antara kebutuhan energi murah untuk pertumbuhan dengan tuntutan global mengurangi emisi. Globalisasi memberi tekanan melalui Paris Agreement dan lembaga donor, tetapi kebutuhan domestik tetap tinggi.

Langkah realistis: manfaatkan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk pembiayaan hijau, lakukan pensiun dini PLTU bertahap, dan percepat investasi di energi terbarukan (panas bumi, surya, hidro). Dengan demikian, Indonesia bisa tetap patuh norma global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

Esai 4 – Krisis Pangan Global

Jawaban Model:
Perencana harus menyadari ketergantungan pangan global. Respons kebijakan meliputi substitusi pangan impor dengan pangan lokal (sagu, singkong, sorgum), peningkatan produktivitas pertanian melalui teknologi, dan diversifikasi sumber impor.

Diplomasi perdagangan internasional juga penting untuk mengamankan rantai pasok. Dengan demikian, ketahanan pangan nasional lebih tangguh menghadapi guncangan global.

Esai 5 – Digitalisasi dan Kedaulatan Data

Jawaban Model:
Strateginya adalah dual track: (1) adopsi teknologi global (IoT, AI, blockchain) agar sistem transportasi dan logistik modern, (2) memperkuat perlindungan data nasional melalui UU PDP, pembangunan data center nasional, dan regulasi keamanan siber.

Dengan keseimbangan ini, Indonesia bisa tetap kompetitif secara global tanpa mengorbankan kedaulatan digital.

Esai 6 – Konsesi Pelabuhan dengan Investor Asing

Soal:
Sebuah pelabuhan strategis ditawarkan melalui konsesi kepada investor asing. Analisis kelebihan dan kekurangannya dari perspektif globalisasi, serta rekomendasi agar kepentingan nasional tetap terlindungi.

Jawaban Model:
Kelebihan: masuknya modal, teknologi, dan manajemen modern. Kekurangan: risiko ketergantungan, potensi revenue leakage, dan pengabaian kepentingan lokal.

Rekomendasi: kontrak konsesi harus memuat klausul transfer teknologi, porsi kepemilikan negara, dan kewajiban CSR bagi masyarakat sekitar. Hal ini menjaga keseimbangan antara integrasi global dan kedaulatan nasional.

Esai 7 – Perubahan Iklim dan Kota Pesisir

Soal:
Kenaikan muka laut akibat perubahan iklim global mengancam kota-kota pesisir di Indonesia. Bagaimana perencana ahli madya harus mengintegrasikan isu ini dalam RPJMN dan RPJPN?

Jawaban Model:
Isu perubahan iklim harus menjadi mainstream dalam rencana pembangunan. Caranya: memasukkan mitigasi bencana pesisir, pembangunan infrastruktur tanggul hijau, relokasi terencana, serta perkuatan tata ruang berbasis climate resilience.

Hal ini selaras dengan agenda global SDGs (Goal 13: Climate Action) dan meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam diplomasi iklim.

Esai 8 – Kawasan Industri dan Nelayan Lokal

Soal:
Proyek kawasan industri di Sulawesi menyerap investasi besar, tetapi menggusur ribuan nelayan. Rancanglah kerangka analisis sosial-ekonomi yang harus dilakukan perencana agar kebijakan tetap inklusif.

Jawaban Model:
Kerangka analisis: (1) pemetaan dampak sosial-ekonomi (pendapatan, akses laut, budaya), (2) rencana mitigasi seperti kompensasi, pelatihan kerja, atau program livelihood alternatif, (3) monitoring & evaluasi berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan kerangka ini, proyek tetap berjalan namun hak-hak masyarakat lokal terlindungi.

Esai 9 – Adaptive Capacity Indonesia

Soal:
Globalisasi menuntut negara membangun adaptive capacity. Jelaskan apa yang dimaksud dengan adaptive capacity dalam konteks Indonesia, lalu beri contoh langkah nyata yang bisa dilakukan perencana di tingkat nasional dan daerah.

Jawaban Model:
Adaptive capacity adalah kemampuan negara menyesuaikan diri dengan tekanan global melalui SDM, kelembagaan, finansial, politik, dan ICT.

Di tingkat nasional: perkuat pelatihan aparatur tentang SDGs, ESG, dan data global. Di tingkat daerah: dorong pemanfaatan digitalisasi (GIS, big data) untuk perencanaan wilayah dan ketahanan pangan lokal.

Esai 10 – Smart Port dan Standar Global

Soal:
Indonesia mengembangkan Smart Port di Tanjung Priok dan Belawan dengan IoT dan blockchain. Analisislah keuntungan dan tantangan kebijakan ini dalam konteks globalisasi.

Jawaban Model:
Keuntungan: efisiensi logistik, integrasi rantai pasok global, peningkatan daya saing. Tantangan: kebutuhan investasi besar, risiko keamanan data, dan potensi ketimpangan dengan pelabuhan kecil.

Perencana harus memastikan roadmap Smart Port juga mencakup capacity building pelabuhan menengah dan daerah agar tidak tercipta kesenjangan digital.

Adiatna Planner Test

Sunday, October 5, 2025

Test - Globalisasi dan Kebijakan Publik

No comments:

Post a Comment