📘 Bank Soal Latihan Pilihan Ganda (30 Butir)
1. Bonus demografi Jawa Tengah diproyeksikan
mencapai puncaknya pada tahun …
A. 2025
B. 2030
C. 2035
D. 2045
Jawaban: B
2. Salah satu isu utama pembangunan Jawa Tengah
adalah …
A. Ketergantungan pada sektor migas
B. Tingginya tingkat kemiskinan di 14 kabupaten
C. Dominasi sektor perbankan
D. Penurunan IPM drastis
Jawaban: B
3. Gerakan “Satu OPD – Satu Desa Dampingan”
diluncurkan untuk …
A. Meningkatkan PAD provinsi
B. Mempercepat penurunan kemiskinan
C. Mengurangi ketergantungan pada ekspor
D. Menurunkan inflasi
Jawaban: B
4. Tema pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 adalah
…
A. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Rakyat
B. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat berbasis SDA
C. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat didukung Peningkatan SDM
D. Transformasi Digital dan Green Economy
Jawaban: C
5. Dalam RPJMN 2020–2024, isu kemiskinan ekstrem
ditargetkan …
A. Turun ke 5% tahun 2024
B. Nol persen tahun 2024
C. Turun ke 8% tahun 2030
D. Hanya diturunkan setengahnya
Jawaban: B
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah
pada tahun 2019 adalah sekitar …
A. 68,7
B. 69,5
C. 71,7
D. 73,0
Jawaban: C
7. Salah satu strategi Basic Life Access
dalam penanggulangan kemiskinan adalah …
A. Pengembangan start-up
B. Akses beasiswa siswa miskin
C. Penguatan BUMDes
D. Pengembangan koperasi perempuan
Jawaban: B
8. Penguatan kapasitas ekonomi rakyat di Jawa
Tengah dilakukan dengan memperhatikan …
A. Sumber daya mineral
B. Keberlanjutan lingkungan & risiko bencana
C. Deregulasi perbankan
D. Diversifikasi impor
Jawaban: B
9. Dalam kerangka UU No. 25 Tahun 2004,
perencanaan pembangunan adalah …
A. Penyusunan target proyek infrastruktur
B. Proses menentukan tindakan masa depan dengan memperhitungkan sumber daya
tersedia
C. Penyusunan rencana keuangan tahunan
D. Penentuan RPJM hanya oleh pusat
Jawaban: B
10. Program pembangunan rumah sederhana layak huni
(RSLH) di Jawa Tengah mendukung agenda nasional …
A. Infrastruktur Jalan Tol
B. Reforma Agraria
C. Penanggulangan kemiskinan dan perumahan rakyat
D. Peningkatan PAD
Jawaban: C
11. Instrumen pendanaan desa damping melibatkan …
A. APBN saja
B. APBD saja
C. Pinjaman luar negeri
D. CSR & BAZNAS
Jawaban: D
12. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cenderung …
A. Di atas rata-rata nasional
B. Di bawah rata-rata nasional
C. Sama dengan nasional
D. Tidak stabil
Jawaban: B
13. TKPKD berperan dalam …
A. Perencanaan infrastruktur
B. Perdagangan internasional
C. Koordinasi penanggulangan kemiskinan
D. Penyusunan APBD
Jawaban: C
14. Program SMK Boarding School diarahkan untuk …
A. Pembangunan SDM unggul
B. Infrastruktur jalan
C. Fiskal daerah
D. Pajak daerah
Jawaban: A
15. Satu Data Indonesia penting untuk …
A. Meningkatkan PDRB
B. Perencanaan berbasis data
C. Menurunkan inflasi
D. Mengurangi ekspor
Jawaban: B
16. Target inflasi nasional ±3% sejalan dengan …
A. Fluktuasi migas
B. Inflasi Jawa Tengah
C. Pendapatan Asli Daerah
D. Besaran APBD
Jawaban: B
17. Bonus demografi harus diantisipasi dengan …
A. Migrasi tenaga kerja
B. Kredit mikro
C. Infrastruktur jalan tol
D. Pendidikan vokasi
Jawaban: D
18. Major Project RPJMN untuk UMKM adalah …
A. Ekonomi Kreatif
B. Green Economy
C. Reforma Agraria
D. Infrastruktur jalan
Jawaban: A
19. Program desa damping dimulai sejak …
A. 2018
B. 2019
C. 2020
D. 2021
Jawaban: B
20. Kabupaten yang mereplikasi program damping
antara lain …
A. Semarang, Magelang
B. Solo, Kudus
C. Banjarnegara, Kebumen, Blora, Karanganyar
D. Tegal, Brebes
Jawaban: C
21. Strategi Sustainable Livelihood fokus
pada …
A. Akses modal & usaha
B. Infrastruktur jalan
C. Transportasi laut
D. Perbankan
Jawaban: A
22. Whole of government artinya …
A. Program pusat
B. Kolaborasi lintas OPD
C. Sumber APBN
D. Pajak daerah
Jawaban: B
23. Whole of society artinya …
A. Peran militer dominan
B. Dominasi pusat
C. Pelibatan masyarakat & swasta
D. Hanya peran pemerintah
Jawaban: C
24. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari
indikator …
A. Infrastruktur & fiskal daerah
B. Transportasi & komunikasi
C. SDM & SDA
D. Pendidikan, kesehatan, pendapatan
Jawaban: D
25. Risiko bencana tinggi di Jawa Tengah terdapat
di …
A. 22 kabupaten/kota
B. 10 kabupaten
C. 5 kota
D. 3 kabupaten
Jawaban: A
26. Target kemiskinan ekstrem nasional tahun 2024
adalah …
A. 5%
B. 0%
C. 8%
D. 10%
Jawaban: B
27. Pendampingan koperasi perempuan di desa
damping mendukung …
A. Pemberdayaan gender
B. Pajak daerah
C. Infrastruktur jalan
D. Transportasi laut
Jawaban: A
28. Salah satu inovasi Jawa Tengah adalah …
A. Desa Digital
B. Reforma Agraria
C. 1 OPD – 1 Desa Dampingan
D. Tol Laut
Jawaban: C
29. Indikator makro pembangunan daerah meliputi …
A. SDA, SDA, PAD
B. Pajak, retribusi, PAD
C. Inflasi, pajak, impor
D. PDRB, inflasi, kemiskinan, IPM
Jawaban: D
30. Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN bertujuan …
A. Efisiensi APBD
B. Konsistensi pembangunan nasional
C. Meningkatkan PAD
D. Mengurangi ekspor
Jawaban: B
📘 Soal Latihan Esai Analisis Kasus
1.
Kasus: Jawa Tengah diproyeksikan mencapai puncak bonus demografi pada 2030. Apa
strategi pembangunan daerah yang perlu diprioritaskan agar bonus demografi
menjadi peluang, bukan beban?
Jawaban:
Prioritas pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi, kesehatan,
dan penciptaan lapangan kerja produktif. Program seperti SMK Boarding School,
beasiswa miskin, dan pelatihan kewirausahaan harus dipadukan dengan agenda
nasional Kartu Prakerja, JKN, dan transformasi digital. Hal ini memastikan
tenaga kerja usia produktif siap masuk pasar kerja.
2.
Kasus: 14 kabupaten di Jawa Tengah masih memiliki tingkat kemiskinan di atas
rata-rata provinsi dan nasional. Bagaimana pendekatan whole of government
dan whole of society dapat diterapkan untuk menanggulangi masalah ini?
Jawaban:
Whole of government diterapkan melalui koordinasi lintas OPD dengan
pendekatan program terpadu (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ekonomi). Whole
of society dengan melibatkan BAZNAS, CSR perusahaan, BUMDes, serta peran
masyarakat sipil. Contoh: Gerakan 1 OPD–1 Desa Dampingan yang menggabungkan
peran pemerintah, swasta, dan masyarakat.
3.
Kasus: Jawa Tengah memiliki 22 kabupaten/kota berisiko tinggi bencana.
Bagaimana strategi pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMN 2020–2024 untuk
menghadapi risiko ini?
Jawaban:
Strategi: pembangunan berbasis mitigasi bencana, penguatan desa tangguh
bencana, pembangunan rumah tahan gempa (RSLH), dan integrasi sistem peringatan
dini. Sejalan dengan Major Project ketahanan bencana RPJMN. Contoh:
mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan standar build back better.
4.
Kasus: Program 1 OPD – 1 Desa Dampingan terbukti menurunkan kemiskinan
di beberapa wilayah. Menurut Anda, bagaimana peluang program ini dijadikan best
practice nasional?
Jawaban:
Peluang besar karena konsepnya kolaboratif, terukur, dan berbasis desa. Bisa
direplikasi ke provinsi lain dengan adaptasi lokal. Jika diangkat ke level
nasional, bisa masuk dalam Major Project percepatan pengurangan
kemiskinan, dengan pendanaan gabungan APBN, APBD, dan CSR.
5.
Kasus: IPM Jawa Tengah meningkat dari 68,7 (2014) ke 71,7 (2019). Namun masih
di bawah rata-rata provinsi maju. Apa intervensi tambahan yang perlu dilakukan?
Jawaban:
Intervensi tambahan: peningkatan akses pendidikan tinggi berkualitas, layanan
kesehatan preventif, dan penciptaan pekerjaan berupah layak. Diintegrasikan
dengan program nasional seperti Indonesia Pintar, JKN-KIS, serta
peningkatan ekosistem ekonomi kreatif.
6.
Kasus: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selalu berada di bawah rata-rata
nasional. Analisislah penyebabnya dan berikan solusi kebijakan!
Jawaban:
Penyebab: dominasi sektor informal, ketergantungan pada industri padat karya
berupah rendah, rendahnya produktivitas UMKM. Solusi: diversifikasi ekonomi ke
sektor industri berbasis teknologi, penguatan hilirisasi pertanian,
digitalisasi UMKM, serta investasi pada infrastruktur logistik.
7.
Kasus: Program RSLH (Rumah Sederhana Layak Huni) menjadi salah satu strategi
pengentasan kemiskinan. Bagaimana keterkaitannya dengan kebijakan nasional
perumahan dan pengurangan kemiskinan?
Jawaban:
RSLH sejalan dengan agenda nasional pembangunan perumahan rakyat (RPJMN) dan
pengurangan kemiskinan multidimensi. Perumahan layak tidak hanya meningkatkan
kualitas hidup, tetapi juga mendukung indikator IPM. Pendekatan ini memperluas
cakupan program Sejuta Rumah nasional.
8.
Kasus: Pemerintah pusat mendorong green economy dan digital economy.
Bagaimana Jawa Tengah dapat mengintegrasikan dua agenda ini dalam pembangunan
daerah?
Jawaban:
Integrasi melalui: pengembangan UMKM digital, start-up berbasis desa, pertanian
organik, energi terbarukan, serta pariwisata berkelanjutan. Jawa Tengah bisa
menjadikan BUMDes sebagai motor green business sekaligus digitalisasi
rantai pasok UMKM. Hal ini sejalan dengan RPJMN tentang transformasi ekonomi.
9.
Kasus: Sinkronisasi RPJMD Jawa Tengah dengan RPJMN 2020–2024 dianggap penting.
Mengapa sinkronisasi ini wajib, dan apa risiko jika tidak dilakukan?
Jawaban:
Wajib karena menjamin konsistensi arah pembangunan nasional dan daerah. Risiko
jika tidak sinkron: tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan tidak
tercapainya target nasional (misalnya pengentasan kemiskinan ekstrem).
Sinkronisasi juga memperkuat akuntabilitas pembangunan daerah.
10.
Kasus: Banyak daerah di luar Jawa (NTT, Papua, Maluku) juga menghadapi masalah
kemiskinan dan risiko bencana. Bagaimana strategi Jawa Tengah bisa dijadikan
inspirasi replikasi untuk daerah-daerah tersebut?
Jawaban:
Strategi Jateng seperti 1 OPD – 1 Desa Dampingan bisa direplikasi dengan
menyesuaikan konteks lokal. Misalnya di NTT untuk ketahanan pangan berbasis
pertanian kering, di Papua untuk pemberdayaan UMKM lokal, dan di Maluku untuk
sektor perikanan. Prinsipnya adalah kolaborasi lintas OPD, swasta, dan masyarakat.
No comments:
Post a Comment