📘 30 Soal Latihan Pilihan Ganda
Konsep Dasar &
Teori
1. Istilah “pengelolaan pembangunan” menurut
Prof. Yeremias T. Keban paling tepat dipahami sebagai…
a) Manajemen di dalam pembangunan
b) Manajemen pembangunan itu sendiri
c) Manajemen proyek
d) Administrasi negara
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Pengelolaan pembangunan = management of development →
fokus pada program pembangunan & tujuan pembangunan, bukan sekadar
administrasi.
2. Fungsi POSDCORB yang berkaitan dengan
pembagian struktur otoritas dan peran adalah…
a) Planning
b) Organizing
c) Directing
d) Staffing
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Organizing = menciptakan struktur kerja formal &
pembagian otoritas.
3. Prinsip “doing the right things” dalam
pengelolaan pembangunan merujuk pada…
a) Efisiensi
b) Akuntabilitas
c) Efektivitas
d) Transparansi
✅ Jawaban: c
Penjelasan: Efektivitas = program sesuai kebutuhan masyarakat, bukan
hanya sekadar dilaksanakan dengan benar.
4. Paradigma pembangunan yang menekankan pada
pendidikan, kesehatan, dan daya beli adalah…
a) Modernisasi
b) Human Development Index (HDI)
c) Sistem Dunia
d) Dependensi
✅ Jawaban: b
Penjelasan: HDI digunakan secara global sebagai ukuran pembangunan
manusia.
5. Menurut Prof. Keban, pembangunan adalah…
a) Pertumbuhan ekonomi semata
b) Upaya perubahan multidimensional
c) Transformasi politik saja
d) Administrasi pembangunan
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Pembangunan = perubahan multidimensi: sosial, ekonomi,
politik, budaya, kelembagaan.
Kebijakan
Pembangunan Indonesia
6. Sejak UU 25/2004, model pengelolaan
pembangunan Indonesia lebih menekankan pada…
a) Top-down planning
b) Rational comprehensive model
c) Strategic planning model
d) Bottom-up penuh tanpa arahan pusat
✅ Jawaban: c
Penjelasan: UU 25/2004 → menggabungkan bottom-up & top-down, lebih
strategis.
7. Instrumen utama perencanaan pembangunan jangka
panjang Indonesia adalah…
a) RPJMN
b) RPJPN
c) Renstra K/L
d) Musrenbang
✅ Jawaban: b
Penjelasan: RPJPN = Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (20
tahun).
8. Musrenbang mencerminkan prinsip…
a) Top-down penuh
b) Desentralisasi & partisipasi masyarakat
c) Sentralisasi keputusan
d) Efisiensi fiskal
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Musrenbang = mekanisme bottom-up partisipatif yang
terintegrasi dengan perencanaan nasional.
9. Program Satu Data Indonesia berperan penting
dalam fungsi manajemen pembangunan pada aspek…
a) Budgeting
b) Reporting
c) Staffing
d) Directing
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Satu Data mendukung monitoring, evaluasi, dan pelaporan
berbasis data.
10. Contoh penerapan budgeting dalam
pembangunan Indonesia adalah…
a) Penyusunan RPJMN
b) Pengalokasian APBN berbasis kinerja
c) Pelaksanaan Musrenbang
d) Sosialisasi program pembangunan
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Budgeting = alokasi anggaran & kontrol → APBN/APBD
berbasis kinerja.
Studi Kasus
Kebijakan Terkini
11. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
mencerminkan paradigma…
a) Pertumbuhan ekonomi semata
b) Modernisasi berbasis industri
c) Sustainability dan smart city
d) Ketergantungan luar negeri
✅ Jawaban: c
Penjelasan: IKN dirancang sebagai kota hijau, smart, berbasis energi
terbarukan.
12. Program Food Estate sering dikritisi karena…
a) Perencanaan top-down tanpa koordinasi daerah
b) Tidak ada anggaran APBN
c) Tidak sesuai RPJMN
d) Tidak ada keterlibatan kementerian
✅ Jawaban: a
Penjelasan: Food estate = program strategis, tapi problem koordinasi
& efektivitas di lapangan muncul.
13. Indikator keberhasilan program pengentasan
stunting bukan hanya jumlah posyandu, melainkan…
a) Jumlah APBD yang digunakan
b) Penurunan prevalensi stunting
c) Jumlah bantuan sosial
d) Banyaknya program kementerian
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Outcome-oriented = dampak nyata pada kualitas hidup
(turunnya prevalensi stunting).
14. Hilirisasi nikel yang diarahkan Presiden masuk
ke fungsi manajemen pembangunan sebagai…
a) Planning
b) Organizing
c) Directing
d) Staffing
✅ Jawaban: c
Penjelasan: Directing = keputusan strategis & arahan kebijakan
nasional.
15. E-budgeting membantu pemerintah dalam
memastikan…
a) Efektivitas
b) Efisiensi
c) Partisipasi
d) Modernisasi
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Digitalisasi anggaran → efisiensi & transparansi dalam
pengelolaan fiskal.
Paradigma &
Nilai
16. Paradigma pembangunan yang menekankan pada
kemandirian, pemerataan, dan keberlanjutan adalah…
a) Post-development
b) Dependensi
c) Modernisasi
d) Sistem Dunia
✅ Jawaban: a
Penjelasan: Post-development → kritik terhadap pembangunan yang hanya
materialistik.
17. Menurut Amartya Sen, sasaran pembangunan
mencakup…
a) Pertumbuhan ekonomi saja
b) Kebebasan politik, kesempatan ekonomi, pelayanan sosial
c) Pembangunan infrastruktur fisik semata
d) Stabilitas politik
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Amartya Sen menekankan development as freedom.
18. “Doing things right” lebih menekankan pada…
a) Efektivitas
b) Efisiensi
c) Transparansi
d) Demokrasi
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Efisiensi = menjalankan program dengan cara yang benar.
19. Akuntabilitas pembangunan berarti…
a) Semua program berorientasi politik
b) Semua hasil bisa dipertanggungjawabkan
c) Semua program harus populer
d) Semua anggaran digunakan sepenuhnya
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Akuntabilitas = pertanggungjawaban hasil pembangunan.
20. Pembangunan berbasis evidence (data) di
Indonesia diperkuat dengan…
a) Musrenbang
b) Satu Data Indonesia
c) RPJPN
d) Otorita IKN
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Satu Data Indonesia mendorong perencanaan berbasis data.
Keterampilan
Perencana
21. Seorang perencana harus mampu menghubungkan
usulan daerah dengan…
a) Kepentingan politik semata
b) RPJMN dan RPJPN
c) Visi kepala daerah
d) Agenda kementerian sektoral saja
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Perencana nasional wajib integrasikan pusat-daerah dalam
kerangka RPJPN & RPJMN.
22. Peran Musrenbang desa dalam sistem nasional
adalah…
a) Mengganti RPJPN
b) Menjadi input bottom-up ke perencanaan nasional
c) Menentukan APBN langsung
d) Menggantikan Renstra K/L
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Musrenbang desa → masukan untuk penyusunan RKPD, lalu ke
RPJMN.
23. Dalam paradigma pembangunan, masyarakat
sebaiknya dipandang sebagai…
a) Pasif penerima manfaat
b) Objek proyek
c) Aktor aktif yang harus diberdayakan
d) Hambatan perencanaan
✅ Jawaban: c
Penjelasan: UU 25/2004 mendorong peran aktif masyarakat.
24. Fungsi “staffing” dalam konteks reformasi
birokrasi Indonesia ditunjukkan oleh…
a) Digitalisasi sistem anggaran
b) Peningkatan kapasitas ASN melalui diklat
c) Arahan Presiden dalam sidang kabinet
d) Penyusunan RPJMN
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Staffing = rekrutmen, pelatihan, peningkatan kapasitas SDM.
25. “Sinkronisasi pusat-daerah” mencerminkan
fungsi…
a) Planning
b) Reporting
c) Coordinating
d) Staffing
✅ Jawaban: c
Penjelasan: Coordinating = penyelarasan antar-aktor (pusat, provinsi,
kabupaten).
Aplikasi Konkrit
26. Tantangan utama Food Estate yang menunjukkan
lemahnya fungsi koordinasi adalah…
a) Rendahnya kualitas lahan dan koordinasi antar-kementerian
b) Tidak ada dana APBN
c) Tidak ada Renstra K/L
d) Tidak ada keterlibatan swasta
✅ Jawaban: a
Penjelasan: Problem food estate bukan sekadar dana, tapi koordinasi dan
efektivitas lapangan.
27. IKN menggunakan skema KPBU dalam pembiayaan.
Hal ini terkait erat dengan fungsi…
a) Staffing
b) Budgeting
c) Directing
d) Reporting
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Budgeting mencakup inovasi pembiayaan pembangunan.
28. Indikator keberhasilan RPJMN yang menunjukkan outcome
adalah…
a) Jumlah kilometer jalan yang dibangun
b) Penurunan angka kemiskinan ekstrem
c) Jumlah gedung sekolah baru
d) Jumlah pelatihan ASN
✅ Jawaban: b
Penjelasan: Outcome = dampak langsung pada masyarakat, bukan sekadar
output fisik.
29. Transisi energi menuju Net Zero Emission 2060
adalah bagian dari…
a) Paradigma sustainability
b) Paradigma modernisasi
c) Paradigma sistem dunia
d) Paradigma dependensi
✅ Jawaban: a
Penjelasan: Sustainability → orientasi jangka panjang lingkungan &
energi.
30. Evaluasi pembangunan berbasis SDGs di
Indonesia mendukung fungsi manajemen…
a) Staffing
b) Reporting
c) Directing
d) Budgeting
✅ Jawaban: b
Penjelasan: SDGs monitoring = pelaporan capaian pembangunan lintas
sektor.
📖 10 Soal Esai Latihan Analisis Kasus
1.
Jelaskan bagaimana
fungsi POSDCORB diterapkan dalam pembangunan Food Estate di
Kalimantan Tengah, serta apa kelemahan pengelolaannya yang perlu diperbaiki!
✅ Jawaban:
- Planning: ditetapkan dalam RPJMN sebagai proyek
strategis.
- Organizing: lintas K/L (Pertanian, PUPR,
Perhubungan).
- Staffing: pelatihan petani dan penyuluh.
- Directing: arahan Presiden soal ketahanan pangan.
- Coordinating: koordinasi pusat-daerah masih lemah.
- Reporting: laporan progres masih belum transparan.
- Budgeting: APBN + swasta, tapi penggunaan belum
efektif.
Kelemahan: koordinasi antar-K/L dan efektivitas lahan → hasil panen belum optimal.
👉 Perlu integrasi data, monitoring yang ketat, dan partisipasi daerah.
2.
Analisislah peran Musrenbang
dalam kerangka Strategic Planning Model pasca UU 25/2004, serta
relevansinya dengan partisipasi masyarakat.
✅ Jawaban:
- Musrenbang adalah wujud bottom-up planning.
- Strategic planning model menggabungkan bottom-up dan top-down.
- Partisipasi masyarakat → memastikan
program sesuai kebutuhan lokal.
👉 Relevansi: Musrenbang menjembatani usulan desa/daerah dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN.
3.
Dalam konteks
pembangunan IKN Nusantara, jelaskan bagaimana paradigma sustainability
diterapkan dalam sistem pengelolaan pembangunan!
✅ Jawaban:
- Planning: IKN sebagai kota hijau dan smart city.
- Organizing: Otorita IKN khusus untuk memastikan
konsistensi.
- Budgeting: KPBU → mengurangi beban APBN.
- Sustainability: 70% kawasan hijau, energi terbarukan,
kota rendah emisi.
👉 IKN adalah contoh nyata pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia.
4.
Bandingkan pendekatan Rational
Comprehensive Model (sebelum UU 25/2004) dengan Strategic Planning Model
(sesudah UU 25/2004) dalam konteks pembangunan nasional.
✅ Jawaban:
- Rational Comprehensive:
- Top-down, sentralistik.
- Masyarakat pasif.
- Asumsi lingkungan stabil.
- Strategic Planning:
- Kombinasi top-down & bottom-up.
- Masyarakat aktif, partisipatif.
- Mengakui variasi daerah & dinamika
lingkungan.
👉 Relevan dengan desentralisasi Indonesia pasca reformasi.
5.
Jelaskan hubungan
antara Satu Data Indonesia dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan pembangunan.
✅ Jawaban:
- Efisiensi: mengurangi duplikasi data antar-K/L,
percepatan analisis kebijakan.
- Akuntabilitas: data transparan → publik dapat mengawasi
capaian pembangunan.
👉 Contoh: Data kemiskinan by name by address digunakan untuk bansos tepat sasaran.
6.
Dalam RPJPN 2025–2045,
salah satu arah utama adalah transformasi ekonomi hijau. Analisis
bagaimana fungsi budgeting dan directing berperan dalam mendukung agenda
ini.
✅ Jawaban:
- Budgeting: alokasi APBN untuk transisi energi,
insentif energi terbarukan, green financing.
- Directing: arahan Presiden soal Net Zero Emission
2060, kebijakan hilirisasi nikel, moratorium PLTU batubara.
👉 Keduanya memastikan transisi energi bukan hanya wacana, tapi terlaksana secara nyata.
7.
Program pengentasan
stunting adalah prioritas nasional. Jelaskan mengapa indikator keberhasilan
harus berbasis outcome, bukan hanya output.
✅ Jawaban:
- Output: jumlah posyandu, jumlah pelatihan kader, jumlah bantuan pangan.
- Outcome: penurunan prevalensi stunting, perbaikan status gizi anak.
👉 Fokus outcome → benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan multidimensional.
8.
Bagaimana seorang
perencana nasional memastikan sinkronisasi pusat-daerah dalam penyusunan
RPJMN dan RPJMD?
✅ Jawaban:
- Gunakan mekanisme Musrenbangnas &
Rakorgub.
- Integrasi dokumen: RPJMN → RPJMD
provinsi/kabupaten.
- Monitoring sinkronisasi lewat aplikasi KRISNA
dan Satu Data Indonesia.
👉 Tanpa sinkronisasi, program daerah bisa menyimpang dari prioritas nasional.
9.
Analisislah tantangan
penerapan akuntabilitas pembangunan di Indonesia, dan bagaimana
mekanisme pelaporan dapat diperbaiki.
✅ Jawaban:
- Tantangan: laporan banyak formalitas,
tidak berbasis data outcome, tumpang tindih antar-K/L.
- Perbaikan:
- Digitalisasi pelaporan (e-reporting).
- Integrasi dengan indikator SDGs.
- Publikasi hasil melalui portal
keterbukaan data pemerintah.
10.
Jelaskan bagaimana
paradigma Human Development (pendidikan, kesehatan, daya beli)
diterjemahkan dalam kebijakan nasional saat ini.
✅ Jawaban:
- Pendidikan: Program Merdeka Belajar & KIP Kuliah.
- Kesehatan: JKN-KIS, fokus penanganan stunting.
- Daya beli: perlindungan sosial, subsidi energi &
pangan.
👉 Semua ini sejalan dengan paradigma pembangunan multidimensi yang menekankan peningkatan kualitas manusia, bukan hanya infrastruktur fisik.
No comments:
Post a Comment