📘 30 Soal Latihan Pilihan Ganda Ujian Perencana
A. Konsep Dasar
Database & Evidence-Based Planning
1. Apa tujuan utama penerapan Single Source of Truth (SSOT) dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional?
A. Menyederhanakan proses politik
B. Menyatukan sumber data agar konsisten antar K/L dan
Pemda
C. Mengurangi jumlah indikator pembangunan
D. Mempermudah penyusunan pidato pejabat
✅ Jawaban: B
Penjelasan: SSOT adalah prinsip Satu Data Indonesia agar semua
pihak menggunakan basis data yang sama, sehingga analisis dan kebijakan
konsisten.
2. Dalam siklus data
lifecycle management, tahap pertama yang wajib dilakukan adalah…
A. Analisis data
B. Pengumpulan data
C. Diseminasi data
D. Evaluasi data
✅ Jawaban: B
Penjelasan: Siklus data dimulai dari pengumpulan, lalu validasi,
penyimpanan, analisis, hingga publikasi.
3. Mengapa metadata
sangat penting dalam integrasi data perencanaan?
A. Agar data bisa lebih cepat dihapus
B. Untuk mempermudah komunikasi antar pengguna
C. Untuk menjelaskan definisi, format, dan satuan
indikator secara seragam
D. Agar data bisa dikunci aksesnya
✅ Jawaban: C
Penjelasan: Metadata menjamin keseragaman definisi indikator, satuan,
dan waktu, sehingga data antar K/L dapat dibandingkan.
4. SQL digunakan oleh
perencana untuk…
A. Membuat grafik visual data
B. Mengelola komunikasi antar K/L
C. Mengambil dan memanipulasi data dalam database
D. Menyusun laporan keuangan negara
✅ Jawaban: C
Penjelasan: SQL (Structured Query Language) adalah bahasa standar untuk
query data dalam database.
5. Prinsip “Once Only
Policy” dalam SPBE berarti…
A. Data cukup dikumpulkan sekali dan digunakan lintas
instansi
B. Data hanya boleh dipakai satu instansi
C. Data harus dihapus setelah sekali pakai
D. Data hanya bisa diakses pejabat tertentu
✅ Jawaban: A
Penjelasan: Prinsip ini mengurangi duplikasi, sehingga data yang sudah
dikumpulkan dapat digunakan bersama.
B. Kebijakan
Nasional & RPJMN 2025–2029
6. RPJMN 2025–2029
menekankan penggunaan data dalam perencanaan untuk mendukung…
A. Evidence-based policy
B. Political-based policy
C. Opinion-based policy
D. Traditional-based policy
✅ Jawaban: A
Penjelasan: RPJMN terbaru menggarisbawahi transformasi digital dan
kebijakan berbasis bukti.
7. Target utama biaya
logistik Indonesia di RPJMN 2025–2029 adalah…
A. 10% PDB
B. 15% PDB
C. <20% PDB
D. 25% PDB
✅ Jawaban: C
Penjelasan: Salah satu indikator prioritas adalah menurunkan biaya
logistik ke bawah 20% PDB.
8. Program Satu Data Indonesia (SDI)
dikoordinasikan oleh…
A. Kementerian Dalam Negeri
B. Kementerian Kominfo
C. Badan Pusat Statistik & Bappenas
D. Kementerian Perdagangan
✅ Jawaban: C
Penjelasan: Bappenas memimpin koordinasi perencanaan, BPS sebagai
pembina statistik, dan Kominfo di infrastruktur TIK.
9. Dalam RPJPN 2025–2045, transformasi digital
birokrasi diwujudkan melalui…
A. Penghapusan manual data
B. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
C. Penggunaan kertas elektronik
D. Aplikasi tunggal tanpa interoperabilitas
✅ Jawaban: B
Penjelasan: SPBE menjadi kerangka transformasi digital pemerintahan.
10. Kebijakan Dana Peduli Lingkungan (DPL)
berhubungan langsung dengan target RPJMN di sektor…
A. Infrastruktur digital
B. Perlindungan hutan dan lahan gambut
C. Pendidikan vokasi
D. Reformasi birokrasi
✅ Jawaban: B
Penjelasan: DPL dialokasikan untuk menjaga daya dukung lingkungan,
termasuk hutan primer dan lahan gambut.
C. Tata Kelola Data
& Koordinasi
11. Fungsi RACI Matrix dalam tata kelola data
adalah…
A. Menyusun anggaran tahunan
B. Menjelaskan peran dan tanggung jawab tiap aktor
C. Mengukur kinerja pejabat
D. Membagi beban kerja politik
✅ Jawaban: B
Penjelasan: RACI Matrix (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
membantu membagi peran secara jelas.
12. Peran Pemda dalam sistem Satu Data Indonesia
adalah…
A. Sebagai pengumpul data sektoral daerah
B. Sebagai pembuat indikator nasional
C. Sebagai regulator data pusat
D. Sebagai pengelola portal nasional
✅ Jawaban: A
Penjelasan: Pemda mengumpulkan dan menyajikan data daerah agar bisa
diintegrasikan ke pusat.
13. Apa tantangan
terbesar dalam integrasi data pembangunan di Indonesia?
A. Kekurangan komputer
B. Silo data antar instansi
C. Tidak adanya indikator
D. Keterlambatan rapat koordinasi
✅ Jawaban: B
Penjelasan: Banyak K/L menyimpan data secara terpisah (silo), sehingga
sulit diintegrasikan.
14. Forum utama untuk koordinasi data antar K/L
adalah…
A. Forum Satu Data Indonesia
B. Forum Diskusi Publik
C. Forum SPBE Daerah
D. Forum Anggaran Nasional
✅ Jawaban: A
Penjelasan: Forum SDI adalah wadah resmi koordinasi data.
15. Data kependudukan nasional yang paling valid
untuk perencanaan diambil dari…
A. Data RT/RW
B. Data internal sekolah
C. Data e-KTP (Dukcapil)
D. Data forum warga
✅ Jawaban: C
Penjelasan: Data kependudukan berbasis NIK dari Dukcapil merupakan dasar
banyak program.
D. Penerapan Nyata
16. Integrasi data transportasi laut (NLE, INSW,
Pelindo) dipakai untuk…
A. Menurunkan biaya logistik nasional
B. Meningkatkan pajak impor
C. Mengurangi jumlah kapal asing
D. Menaikkan tarif pelabuhan
✅ Jawaban: A
Penjelasan: Data integrasi ini digunakan untuk efisiensi rantai
logistik.
17. Untuk memantau efektivitas
Dana Peduli Lingkungan, data yang relevan adalah…
A. Data tutupan hutan satelit, anggaran, dan
sosial-ekonomi masyarakat
B. Data jumlah pegawai kementerian
C. Data jumlah sidang DPR
D. Data ekspor-impor tekstil
✅ Jawaban: A
Penjelasan: Efektivitas DPL terlihat dari dampak terhadap tutupan hutan,
alokasi dana, dan kesejahteraan masyarakat.
18. Database proyek infrastruktur
nasional digunakan untuk…
A. Menghitung APBN
B. Melacak progres proyek, realisasi anggaran, dan
risiko
C. Menentukan gaji ASN
D. Membuat peta politik
✅ Jawaban: B
Penjelasan: Database proyek memungkinkan monitoring terintegrasi lintas sektor.
19. Sistem KRISNA digunakan
untuk…
A. Monitoring banjir
B. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja
pembangunan
C. Penyusunan kurikulum pendidikan
D. Data administrasi kependudukan
✅ Jawaban: B
Penjelasan: KRISNA adalah aplikasi lintas K/L untuk integrasi
perencanaan dan anggaran.
20. Dashboard pembangunan nasional mempermudah perencana dalam…
A. Membaca berita
B. Mengakses data real-time indikator RPJMN
C. Mengatur jadwal rapat
D. Membuat pidato politik
✅ Jawaban: B
Penjelasan: Dashboard menampilkan indikator pembangunan untuk monitoring
dan evaluasi.
E. Transformasi
Digital & SPBE
21. RPJMN 2025–2029 menargetkan
transformasi digital birokrasi melalui…
A. Aplikasi berbasis blockchain
B. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
C. E-voting
D. Media sosial pemerintah
✅ Jawaban: B
Penjelasan: SPBE adalah instrumen utama digitalisasi birokrasi.
22. Apa fungsi predictive
analytics dalam perencanaan pembangunan?
A. Menghapus data lama
B. Memproyeksikan tren untuk membantu perumusan
kebijakan jangka panjang
C. Membatasi akses publik
D. Menyimpan arsip digital
✅ Jawaban: B
Penjelasan: Predictive analytics (AI/ML) membantu proyeksi ekonomi,
iklim, dan mobilitas.
23. Open Government Data ditargetkan penuh pada
tahun…
A. 2025
B. 2027
C. 2029
D. 2035
✅ Jawaban: C
Penjelasan: Roadmap SDI menargetkan publikasi data terbuka secara
nasional pada 2029.
24. Salah satu indikator makro utama
RPJMN adalah…
A. Jumlah rapat koordinasi
B. Gini Ratio
C. Jumlah aplikasi baru
D. Volume ekspor nelayan
✅ Jawaban: B
Penjelasan: Indikator makro utama termasuk pertumbuhan ekonomi, IPM,
Gini Ratio.
25. Data drainase dan genangan air di Kota
Yogyakarta berguna untuk…
A. Menentukan tarif parkir
B. Menyusun kebijakan tata ruang dan infrastruktur
drainase
C. Menetapkan harga bahan bangunan
D. Mengurangi APBD pendidikan
✅ Jawaban: B
Penjelasan: Data tersebut relevan untuk penataan ruang dan pengendalian
banjir.
F. Studi Kasus
& Aplikasi
26. Studi kasus
Yogyakarta menunjukkan bahwa masalah kesehatan ibu dan balita terkait
dengan…
A. Kurangnya kesadaran masyarakat dan distribusi
layanan kesehatan
B. Tidak adanya puskesmas
C. Ketiadaan dokter di seluruh kota
D. Tidak adanya anggaran kesehatan
✅ Jawaban: A
Penjelasan: Masalah kesehatan lebih pada kesadaran dan distribusi
layanan, bukan ketiadaan fasilitas total.
27. Analisis SWOT digunakan perencana untuk…
A. Menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
pembangunan
B. Menghitung biaya anggaran
C. Menentukan nama program
D. Menyusun jadwal rapat
✅ Jawaban: A
Penjelasan: SWOT adalah alat analisis strategis untuk perencanaan
pembangunan.
28. KPI (Key Performance Indicator) dalam RPJMN berfungsi untuk…
A. Menilai pencapaian program pembangunan
B. Menentukan besaran gaji pejabat
C. Mengukur jumlah rapat koordinasi
D. Menentukan logo kementerian
✅ Jawaban: A
Penjelasan: KPI adalah indikator kunci pencapaian sasaran pembangunan.
29. Fasilitasi partisipatif dalam perencanaan bertujuan untuk…
A. Memastikan masyarakat terlibat aktif dalam
penyusunan kebijakan
B. Mengurangi anggaran konsultasi
C. Membatasi peran warga
D. Mempercepat birokrasi top-down
✅ Jawaban: A
Penjelasan: Fasilitasi partisipatif adalah prinsip dalam perencanaan
pembangunan inklusif.
30. Data satelit lingkungan digunakan dalam perencanaan untuk…
A. Mengukur luas hutan, degradasi lahan, dan perubahan
tutupan
B. Menentukan jadwal sidang kabinet
C. Mengukur jumlah pegawai
D. Menghitung biaya seminar
✅ Jawaban: A
Penjelasan: Data citra satelit penting untuk monitoring tutupan hutan, lahan kritis, dan daya dukung lingkungan.
📘 10 Soal Latiahn Esai
Soal: Jelaskan bagaimana prinsip
Single Source of Truth (SSOT) dalam Satu Data Indonesia
dapat membantu menurunkan biaya logistik nasional sesuai target RPJMN 2025–2029!
Jawaban:
SSOT memastikan data arus barang, kapal, pelabuhan,
dan distribusi logistik terkonsolidasi. Dengan data yang konsisten, pemerintah
bisa memangkas duplikasi sistem (NLE, INSW, Pelindo). Hal ini mengurangi
waktu bongkar muat, mempercepat clearance, dan menekan biaya logistik ke
<20% PDB.
Penjelasan:
Tanpa SSOT, Kemenhub, Bea Cukai, dan Pelindo akan menggunakan data berbeda,
menyebabkan inefisiensi dan biaya tinggi. Dengan integrasi, perencanaan
logistik lebih presisi.
2.
Soal: Analisis peran metadata dalam integrasi
indikator pembangunan antar Kementerian/Lembaga, dan berikan contoh kasus
aktual di Indonesia!
Jawaban:
Metadata menyamakan definisi indikator. Misalnya,
indikator kemiskinan ekstrem awalnya berbeda antara BPS dan Kementerian
Sosial (DTKS). Dengan metadata seragam, pemerintah bisa menargetkan bantuan
sosial tepat sasaran.
Penjelasan:
Standarisasi metadata menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan angka
yang dipakai konsisten di RPJMN, RPJMD, dan laporan SDGs.
3.
Soal: Jelaskan bagaimana predictive
analytics dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah rawan
bencana di Indonesia!
Jawaban:
Predictive analytics (AI/ML) memanfaatkan data historis curah hujan, banjir,
gempa, dan citra satelit untuk memproyeksi potensi bencana. Perencana
dapat mengarahkan anggaran infrastruktur ke daerah prioritas mitigasi, misalnya
drainase di Yogyakarta atau tanggul di Semarang.
Penjelasan:
Penggunaan AI memperkuat evidence-based policy dan membantu mengurangi
kerugian ekonomi dari bencana yang berulang.
4.
Soal: Bagaimana Dana Peduli
Lingkungan (DPL) dapat diintegrasikan dengan database pembangunan untuk
mendukung kebijakan green economy Indonesia?
Jawaban:
DPL harus dicatat dalam registry nasional: lokasi
program, besaran anggaran, capaian fisik, dan dampak lingkungan. Data
ini dihubungkan dengan citra satelit (KLHK) dan indikator sosial-ekonomi (BPS).
Hasilnya menjadi basis untuk mengevaluasi efektivitas DPL dalam mendukung green
economy.
Penjelasan:
Integrasi data memastikan DPL bukan hanya dana simbolis, tapi benar-benar
mengurangi deforestasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
5.
Soal: Analisis kelemahan
tata kelola data pembangunan di Indonesia saat ini, dan berikan
rekomendasi perbaikan sesuai RPJMN 2025–2029!
Jawaban:
Kelemahan: data masih silo, update lambat, kualitas
rendah, dan interoperabilitas terbatas.
Rekomendasi:
- Percepat implementasi SPBE dengan Once
Only Policy.
- Perkuat Forum Satu Data Indonesia.
- Terapkan insentif bagi K/L dan Pemda yang
melaporkan data tepat waktu.
Penjelasan:
Reformasi tata kelola data adalah bagian dari transformasi birokrasi yang
diamanatkan RPJMN 2025–2029.
6.
Soal: Berikan contoh
penggunaan database dalam perencanaan sektor transportasi laut untuk
mendukung ketahanan pangan nasional!
Jawaban:
Database arus kapal, kontainer, dan harga logistik digunakan untuk memetakan
distribusi pangan antar pulau. Dengan data ini, pemerintah dapat menyiapkan tol
laut untuk menurunkan disparitas harga pangan antara Jawa dan Papua.
Penjelasan:
Integrasi data transportasi dan pangan mendukung kebijakan ketahanan pangan
sebagai prioritas nasional.
7.
Soal: Jelaskan bagaimana
prinsip fasilitasi partisipatif dapat meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan berbasis data!
Jawaban:
Fasilitasi partisipatif memungkinkan masyarakat memberikan masukan data empiris
di lapangan (misalnya kondisi sanitasi, drainase, pendidikan). Data ini
melengkapi data resmi pemerintah. Hasilnya, perencanaan lebih inklusif dan
sesuai kebutuhan nyata.
Penjelasan:
Pendekatan ini mengurangi data gap antara laporan birokrasi dan realitas
masyarakat.
8.
Soal: Bandingkan pendekatan top-down planning dengan
evidence-based planning dalam konteks RPJMN 2025–2029!
Jawaban:
- Top-down: keputusan lebih banyak ditentukan elit
pusat, risiko tidak sesuai kondisi daerah.
- Evidence-based: berbasis data (BPS, big data, dashboard)
sehingga kebijakan lebih terukur.
Dalam RPJMN 2025–2029, evidence-based menjadi kunci, sejalan dengan digital government dan Satu Data Indonesia.
Penjelasan:
Pendekatan evidence-based lebih akuntabel, sesuai dengan prinsip reformasi
birokrasi.
9.
Soal: Analisis kasus
keterlambatan proyek infrastruktur nasional akibat lemahnya monitoring data,
dan berikan solusi berbasis database!
Jawaban:
Kasus: beberapa proyek tol dan pelabuhan molor karena tidak ada dashboard
progres real-time.
Solusi: membangun database proyek nasional dengan update triwulanan (status
fisik, keuangan, kendala). Data ditampilkan dalam dashboard KRISNA → keputusan
cepat bisa diambil.
Penjelasan:
Monitoring berbasis data memperkuat akuntabilitas dan mengurangi risiko
keterlambatan proyek.
10.
Soal: Bagaimana peran
Bappenas sebagai data steward dalam implementasi RPJPN 2025–2045?
Jawaban:
Bappenas berperan sebagai koordinator integrasi data
lintas K/L dan Pemda, memastikan konsistensi indikator makro (kemiskinan, IPM,
Gini Ratio). Bappenas juga mengawal implementasi Forum SDI dan
memanfaatkan data untuk menyusun RPJMN, evaluasi, dan proyeksi jangka panjang.
Penjelasan:
Sebagai arsitek pembangunan nasional, Bappenas harus menjadi pusat tata kelola
data agar arah RPJPN 2045 (Indonesia Emas) berbasis bukti.
No comments:
Post a Comment