📘 Soal Latihan Pilihan Ganda
1.
Salah satu kritik
utama Bambang Hudayana terhadap pembangunan di Indonesia adalah…
a. Pembangunan terlalu lambat di kota besar
b. Pembangunan bias kepada kelompok elit dan kapitalis
c. Demokrasi telah berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin
d. Negara terlalu kuat dalam melindungi masyarakat sipil
Jawaban: b
Penjelasan: Hudayana menekankan bahwa pembangunan sering bias elit,
kapitalis, dan kota, sehingga rakyat kecil makin tertinggal.
2.
Konsep pendampingan
menurut Hudayana lebih menekankan pada peran pendamping sebagai…
a. Pengendali penuh program
b. Fasilitator, teman, dan penuntun
c. Investor dan penyandang dana
d. Penentu arah kebijakan pembangunan nasional
Jawaban: b
Penjelasan: Pendamping bukan “bos”, tetapi fasilitator dan teman yang
mendukung proses partisipatif.
3.
Dalam konteks
kebijakan pembangunan Indonesia saat ini, prinsip pemberdayaan masyarakat
sejalan dengan…
a. UU Desa No. 6/2014 dan SDGs Desa
b. UU Cipta Kerja
c. Peraturan Pemerintah tentang Tol Laut
d. UU Ketenagakerjaan No. 13/2003
Jawaban: a
Penjelasan: UU Desa dan SDGs Desa menekankan pembangunan partisipatif
dan pemberdayaan berbasis masyarakat.
4.
Salah satu bentuk
advokasi kebijakan populis yang disebut Hudayana adalah…
a. Konsolidasi partai politik
b. Class action dan policy paper
c. Penurunan tarif pajak
d. Pengetatan investasi asing
Jawaban: b
Penjelasan: Advokasi bisa dilakukan dengan class action, policy brief,
white paper, dll.
5.
Program Dana Desa
berpotensi gagal berkelanjutan jika…
a. Ada pendampingan beretika
b. Terjadi partisipasi masyarakat yang tinggi
c. Masyarakat hanya jadi penerima pasif tanpa dilibatkan
d. Pemerintah pusat melakukan monitoring rutin
Jawaban: c
Penjelasan: Kritik Hudayana menekankan kegagalan terjadi bila masyarakat
tidak merasa memiliki program.
6.
Kebijakan pembangunan
IKN (Ibu Kota Nusantara) terkait masyarakat lokal membutuhkan…
a. Percepatan investasi asing
b. Pemberdayaan masyarakat adat melalui pendampingan
c. Pengetatan migrasi penduduk
d. Konsentrasi penuh pada infrastruktur fisik
Jawaban: b
Penjelasan: Agar tidak termarjinalisasi, masyarakat lokal perlu
didampingi dengan etika partisipatif.
7.
Menurut Hudayana,
salah satu akar masalah ketidakberdayaan masyarakat adalah…
a. Kelebihan subsidi dari negara
b. Hilangnya akses dan kontrol terhadap sumber daya lokal
c. Rendahnya permintaan barang impor
d. Keterbukaan ekonomi global
Jawaban: b
Penjelasan: Hudayana menekankan hancurnya modal sosial dan hilangnya
kontrol masyarakat atas sumber daya.
8.
Etika pendampingan
menekankan bahwa tujuan akhir adalah…
a. Tercapainya target output pembangunan
b. Masyarakat menjadi mandiri keluar dari ketidakberdayaan
c. Pendamping memperoleh posisi politik
d. Pemerintah pusat mengurangi beban fiskal
Jawaban: b
Penjelasan: Inti pendampingan adalah kemandirian masyarakat.
9.
Dalam kerangka RPJPN
2025–2045, prinsip pendampingan dan pemberdayaan relevan dengan pilar…
a. Ekonomi hijau dan digitalisasi
b. Pertahanan negara
c. Indonesia sejahtera, inklusif, dan merata
d. Hubungan luar negeri yang bebas aktif
Jawaban: c
Penjelasan: RPJPN menekankan pembangunan inklusif, sejalan dengan
gagasan Hudayana.
10.
Contoh implementasi
advokasi kebijakan dalam pembangunan desa adalah…
a. Koperasi petani membuat policy brief untuk pemerintah daerah
b. Pemerintah pusat langsung menyalurkan bansos
c. Perusahaan swasta memberi CSR kepada desa
d. Kepala desa menetapkan program tanpa musyawarah
Penjelasan: Advokasi berarti masyarakat aktif menyuarakan kebijakan, bukan hanya menerima bantuan.
11.
Salah satu kelemahan
pembangunan yang dikritisi Hudayana adalah orientasinya pada…
a. Pemerataan
b. Pertumbuhan ekonomi semata
c. Kearifan lokal
d. Partisipasi warga
Jawaban: b
Penjelasan: Pembangunan sering mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan.
12.
Pendampingan di
lapangan bertujuan untuk…
a. Mengawasi aparat desa
b. Mendorong kemandirian kelompok sasaran program
c. Menggantikan fungsi pemerintah daerah
d. Mengendalikan perilaku politik masyarakat
Jawaban: b
Penjelasan: Intinya adalah masyarakat bisa memecahkan masalah sendiri
dengan dukungan mitra.
13.
Prinsip “melawan
wacana hegemonik” berarti…
a. Menolak semua kebijakan negara
b. Menawarkan cara pandang alternatif yang lebih adil
c. Mengabaikan peran masyarakat lokal
d. Mengurangi kapasitas organisasi sipil
Jawaban: b
Penjelasan: Wacana tandingan diperlukan agar korban tidak terjebak
dominasi elit.
14.
Dalam konteks RPJMN
2020–2024, pendampingan relevan dengan strategi…
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7%
b. Menurunkan Gini Ratio dan memperkuat SDGs
c. Meningkatkan impor pangan
d. Memperkuat birokrasi pusat
Jawaban: b
Penjelasan: RPJMN fokus pada pembangunan inklusif dan pencapaian SDGs.
15.
Contoh program
pemerintah yang membutuhkan pendampingan agar tidak konsumtif adalah…
a. Kartu Prakerja
b. Pembangunan jalan tol
c. Pembangunan MRT Jakarta
d. Program ekspor sawit
Jawaban: a
Penjelasan: Tanpa pendampingan karier, Kartu Prakerja bisa hanya jadi
kursus tanpa dampak kerja nyata.
16.
Hudayana menekankan
perlunya advokasi terhadap korban agar mampu…
a. Menjadi elit politik baru
b. Membangun wacana tandingan secara mandiri
c. Mengandalkan bantuan penuh dari negara
d. Menolak semua bentuk investasi
Jawaban: b
Penjelasan: Advokasi harus membuat kelompok korban mandiri dalam
perjuangan.
17.
Program BUMDes
merupakan contoh implementasi…
a. Pemberdayaan berbasis masyarakat
b. Liberalisasi ekonomi desa
c. Subsidi konsumtif
d. Ekspansi perusahaan multinasional
Jawaban: a
Penjelasan: BUMDes dikelola oleh masyarakat desa untuk kemandirian
ekonomi lokal.
18.
Menurut Hudayana,
salah satu masalah besar masyarakat lemah adalah…
a. Kelebihan modal sosial
b. Hilangnya kemandirian akibat budaya konsumtif
c. Akses pendidikan yang terlalu tinggi
d. Tingginya pengaruh masyarakat adat
Jawaban: b
Penjelasan: Budaya konsumtif dan ketergantungan pasar melemahkan
masyarakat.
19.
Etika pendampingan
menekankan posisi pendamping sebagai…
a. Penentu arah kebijakan nasional
b. Mitra sejajar dengan masyarakat
c. Pengawas birokrasi desa
d. Pemberi modal usaha
Jawaban: b
Penjelasan: Pendamping harus memfasilitasi secara sejajar, bukan
menggurui.
20.
Salah satu instrumen
advokasi yang sesuai untuk memberi masukan kebijakan daerah adalah…
a. White Paper
b. Audit internal
c. Rapat desa rutin
d. Sosialisasi program bantuan
Jawaban: a
Penjelasan: White Paper digunakan untuk memberi opsi kebijakan berbasis
kajian akademik.
21.
Program Perhutanan
Sosial adalah contoh kebijakan nasional yang sejalan dengan prinsip…
a. Hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya
b. Redistribusi akses dan kontrol ke masyarakat
c. Privatisasi lahan oleh swasta
d. Urbanisasi besar-besaran
Jawaban: b
Penjelasan: Perhutanan Sosial membuka akses kelola hutan bagi masyarakat
lokal.
22.
Dalam konteks
pembangunan IKN, risiko yang dikritisi Hudayana jika tanpa pendampingan adalah…
a. Kemandirian masyarakat adat meningkat
b. Masyarakat lokal hanya jadi penonton pembangunan
c. Infrastruktur tidak selesai tepat waktu
d. Investasi asing menurun drastis
Jawaban: b
Penjelasan: Tanpa pendampingan, masyarakat lokal bisa termarjinalisasi.
23.
Pendampingan
partisipatif berarti…
a. Semua keputusan dibuat pendamping
b. Masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan
c. Program fokus pada output fisik
d. Pemerintah desa pasif
Jawaban: b
Penjelasan: Partisipasi masyarakat inti dari etika pendampingan.
24.
Dalam konsep Hudayana,
kemiskinan merupakan masalah pendampingan karena…
a. Rendahnya partisipasi politik
b. Keterbatasan akses dan kontrol terhadap sumber daya produktif
c. Tingginya pendidikan masyarakat
d. Kurangnya urbanisasi
Jawaban: b
Penjelasan: Kemiskinan erat dengan akses sumber daya, diskriminasi, dan
ketidakadilan.
25.
Program bansos yang
hanya memberi uang tunai tanpa pelatihan adalah contoh…
a. Pendampingan partisipatif
b. Bantuan konsumtif
c. Penguatan modal sosial
d. Advokasi kebijakan
Jawaban: b
Penjelasan: Bansos tunai tanpa pendampingan cenderung konsumtif dan
tidak berkelanjutan.
26.
RPJPN 2025–2045
menekankan pembangunan inklusif. Hal ini sejalan dengan prinsip Hudayana bahwa…
a. Negara harus jadi kepanjangan tangan kapitalis
b. Pembangunan harus berpihak pada kelompok lemah
c. Demokrasi otomatis mengurangi kesenjangan
d. Pembangunan hanya fokus pada urbanisasi
Jawaban: b
Penjelasan: Keadilan dan pemerataan adalah fokus utama.
27.
Salah satu strategi
pendampingan menurut Hudayana adalah penguatan jaringan. Contohnya…
a. Membentuk asosiasi petani lintas desa
b. Membatasi komunikasi antar kelompok
c. Mendorong persaingan antar masyarakat
d. Membubarkan organisasi sipil
Jawaban: a
Penjelasan: Jaringan memperkuat posisi tawar kelompok rentan.
28.
Dalam konteks
pembangunan transportasi laut, prinsip pendampingan relevan ketika…
a. Pembangunan pelabuhan hanya fokus pada efisiensi logistik
b. Masyarakat pesisir dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan
c. Investor swasta menentukan semua kebijakan
d. Nelayan dikeluarkan dari kawasan pelabuhan
Jawaban: b
Penjelasan: Pendampingan menjamin masyarakat lokal tidak terpinggirkan.
29.
Kritik Hudayana
terhadap demokrasi di Indonesia adalah…
a. Demokrasi otomatis menciptakan keadilan
b. Demokrasi gagal meningkatkan kesejahteraan kaum miskin
c. Demokrasi menolak kapitalisme global
d. Demokrasi lebih efektif dari partisipasi masyarakat
Jawaban: b
Penjelasan: Demokrasi tidak serta merta mengangkat kesejahteraan kaum
miskin.
30.
Tujuan utama dari
etika pendampingan adalah…
a. Menjaga dominasi negara atas masyarakat
b. Membangun kemandirian dan keswadayaan masyarakat
c. Memperluas kontrol kapitalis
d. Memastikan proyek cepat selesai
Jawaban: b
Penjelasan: Tujuan akhir adalah masyarakat mandiri keluar dari
ketidakberdayaan.
📘 Soal Latihan Esai Analisis Kasus
1.
Kasus: Program Kartu
Prakerja telah menjangkau jutaan peserta. Namun, banyak kritik bahwa
program ini hanya berupa kursus online tanpa pendampingan karier.
Pertanyaan: Bagaimana prinsip pendampingan menurut Hudayana dapat
memperbaiki efektivitas program ini?
Jawaban &
Penjelasan:
- Menekankan pendampingan harus
partisipatif, melatih kapasitas, dan mengarahkan kemandirian.
- Dalam Kartu Prakerja, pendamping bisa
hadir sebagai fasilitator karier (mentoring, job matching, jejaring
usaha).
- Dengan begitu, program tidak berhenti pada
pelatihan, tapi menghasilkan peningkatan daya tawar pekerja.
2.
Kasus: Dalam
pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), masyarakat adat di Kalimantan
khawatir terpinggirkan dari lahan mereka.
Pertanyaan: Analisislah peran pendampingan yang etis dalam mengurangi
risiko marginalisasi masyarakat lokal.
Jawaban &
Penjelasan:
- Etika pendampingan: mendengar suara
masyarakat, memfasilitasi partisipasi, memperkuat kapasitas.
- Pendamping bisa menjadi mediator antara
masyarakat adat dan pemerintah.
- Hasilnya: pembangunan IKN tidak hanya
infrastruktur, tetapi juga keberdayaan sosial-ekonomi lokal
(misalnya BUMDes, ekowisata, atau pengelolaan hutan adat).
3.
Kasus: Banyak Dana
Desa hanya dipakai untuk infrastruktur (jalan desa, balai desa), tetapi
gagal berkelanjutan.
Pertanyaan: Bagaimana seorang perencana dapat memastikan Dana Desa
digunakan untuk pemberdayaan sesuai prinsip Hudayana?
Jawaban &
Penjelasan:
- Harus ada musyawarah partisipatif
sebelum alokasi dana.
- Pendamping desa perlu mengarahkan ke
program ekonomi produktif (koperasi gabah, usaha desa wisata).
- Sejalan dengan Hudayana: pembangunan harus
berpihak ke masyarakat lemah, bukan hanya fisik.
4.
Kasus: Program
bansos tunai sering menimbulkan ketergantungan masyarakat tanpa solusi
jangka panjang.
Pertanyaan: Apa langkah perencanaan berbasis pendampingan untuk mengubah
bansos konsumtif menjadi pemberdayaan produktif?
Jawaban &
Penjelasan:
- Bantuan tunai bisa dikaitkan dengan program
pelatihan usaha, koperasi, atau akses pasar.
- Pendamping memfasilitasi penerima untuk
mengembangkan usaha mikro.
- Prinsip : tujuan akhir adalah kemandirian
dan keswadayaan.
5.
Kasus: Perhutanan
Sosial memberi akses kelola hutan ke masyarakat. Namun, banyak kelompok
tidak siap secara manajerial.
Pertanyaan: Bagaimana strategi pendampingan bisa memperkuat keberhasilan
program ini?
Jawaban &
Penjelasan:
- Pendamping melatih kepemimpinan,
manajemen kelompok, fundraising, dan jaringan pemasaran.
- Juga membantu advokasi kebijakan agar
masyarakat tidak kalah oleh kepentingan swasta.
- Prinsip Hudayana: pemberdayaan butuh penguatan
kapasitas kelembagaan.
6.
Kasus: Dalam
pembangunan pelabuhan baru, nelayan tradisional sering kehilangan akses
ke laut.
Pertanyaan: Bagaimana seorang perencana dapat menerapkan prinsip
pendampingan agar pembangunan tetap inklusif?
Jawaban &
Penjelasan:
- Melibatkan nelayan sejak tahap perencanaan
(musyawarah).
- Menyediakan kompensasi berkeadilan (akses
dermaga nelayan, pasar ikan, pelatihan diversifikasi usaha).
- melawan hegemoni
kapitalis agar masyarakat kecil tetap punya akses dan kontrol sumber
daya lokal.
7.
Kasus: Program
BUMDes sering gagal karena pengelolaan buruk.
Pertanyaan: Bagaimana peran pendamping sesuai etika Hudayana dalam
memperkuat BUMDes?
Jawaban &
Penjelasan:
- Pendamping bukan direktur, tapi
fasilitator: melatih manajemen usaha, transparansi keuangan, jejaring
pasar.
- Harus memastikan masyarakat merasa
memiliki usaha, bukan hanya formalitas.
- Tujuan akhir: BUMDes menjadi sumber kemandirian
desa, bukan proyek musiman.
8.
Kasus: Urbanisasi
membuat banyak desa kehilangan tenaga kerja produktif.
Pertanyaan: Bagaimana strategi pendampingan bisa menjaga keberlanjutan
pembangunan desa?
Jawaban &
Penjelasan:
- Pendamping memfasilitasi program padat
karya desa, usaha lokal (UMKM, desa wisata).
- Memberi akses teknologi digital agar
pemuda desa tetap punya peluang ekonomi.
- Prinsip Hudayana: pemberdayaan berbasis
potensi lokal agar tidak tergantung migrasi.
9.
Kasus: Kebijakan
energi baru terbarukan (EBT) mendorong pembangunan PLTS di desa-desa.
Namun, banyak proyek mangkrak setelah selesai.
Pertanyaan: Apa peran pendampingan agar program EBT desa bisa
berkelanjutan?
Jawaban &
Penjelasan:
- Pendamping melatih masyarakat soal operasional,
perawatan, dan manajemen keuangan energi desa.
- Memastikan ada kelembagaan lokal yang
mengelola PLTS (koperasi energi).
- Prinsip : pembangunan harus memberdayakan
kapasitas lokal, bukan hanya proyek teknis.
10.
Kasus: Reformasi
agraria memberi sertifikat tanah kepada petani kecil. Namun, petani tetap
miskin karena gagal mengakses pasar.
Pertanyaan: Bagaimana strategi pendampingan dapat menjadikan reforma
agraria benar-benar meningkatkan kesejahteraan?
Jawaban &
Penjelasan:
- Sertifikat harus diikuti pendampingan
usaha tani: koperasi, akses kredit, pasar, teknologi.
- Pendamping membantu petani membangun wacana
tandingan terhadap dominasi tengkulak.
- Pemberdayaan
berarti memperkuat posisi tawar masyarakat lemah.
No comments:
Post a Comment