📝 Latihan Soal Pilihan Ganda (30 butir)
Bagian A – Konsep
Dasar RKPRD (1–10)
1. Fungsi utama Rencana Kebijakan dan Program
Ruang Daerah adalah….
A. Menjadi pedoman teknis pembangunan fisik di lapangan
B. Menghubungkan RTRW dengan program pembangunan nyata
C. Mengatur detail tata bangunan dan arsitektur wilayah
D. Mengganti dokumen RPJMN dan RPJPN
✅ Jawaban: B
📌 Penjelasan: RKPRD berfungsi sebagai jembatan
antara RTRW yang normatif dengan program pembangunan yang operasional.
2. Dalam struktur ruang wilayah, hierarki pusat
pertumbuhan ditentukan berdasarkan….
A. Tingkat pendapatan masyarakat
B. Fungsi pelayanan dan jangkauan wilayahnya
C. Luas wilayah administratif
D. Ketersediaan dana pembangunan
✅ Jawaban: B
📌 Penjelasan: Hierarki ruang menekankan
perbedaan tingkat pelayanan (nasional, provinsi, kabupaten, desa).
3. RTRW Kabupaten/Kota wajib mengacu pada….
A. RTRW Nasional dan RTRW Provinsi
B. RPJMD Kabupaten/Kota
C. RPJMN
D. PSN
✅ Jawaban: A
📌 Penjelasan: Sesuai UU Penataan Ruang, hierarki
RTRW harus konsisten antarlevel.
4. Dalam konteks pola ruang, kawasan lindung
berfungsi utama untuk….
A. Pengembangan kawasan industri
B. Perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana
C. Penyediaan perumahan penduduk
D. Pusat perdagangan regional
✅ Jawaban: B
📌 Penjelasan: Kawasan lindung meliputi hutan
lindung, sempadan sungai, mangrove, dsb.
5. Contoh kawasan strategis nasional yang
diarahkan untuk fungsi lindung sekaligus pariwisata adalah….
A. Kawasan Industri Batang
B. Danau Toba
C. Pelabuhan Patimban
D. Food Estate Kalimantan Tengah
✅ Jawaban: B
📌 Penjelasan: Danau Toba ditetapkan sebagai DPSP
sekaligus kawasan lindung dan budaya.
6. Analisis kondisi wilayah dalam RKPRD
diperlukan untuk….
A. Menentukan alokasi APBN
B. Mengidentifikasi potensi, masalah, daya dukung ruang
C. Menentukan jumlah penduduk ideal
D. Menggantikan studi kelayakan proyek
✅ Jawaban: B
7. Salah satu masalah utama penataan ruang di
Indonesia adalah….
A. Rendahnya investasi asing
B. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
C. Tingginya angka kelahiran
D. Rendahnya minat masyarakat terhadap perumahan
✅ Jawaban: B
8. Sinkronisasi RKPRD dengan RPJMN diperlukan
agar….
A. Setiap proyek sesuai dengan target politik
B. Program pembangunan tidak tumpang tindih dan sesuai fungsi ruang
C. Bappenas dapat mengontrol seluruh anggaran daerah
D. Pemerintah daerah dapat mengurangi kewajiban pembangunan
✅ Jawaban: B
9. Istilah daya dukung dan daya tampung ruang
dalam penataan ruang merujuk pada….
A. Kapasitas finansial suatu daerah
B. Kemampuan ruang menampung aktivitas manusia dan ekosistem
C. Kapasitas politik pemerintah daerah
D. Jumlah proyek strategis nasional
✅ Jawaban: B
10. Contoh implementasi rekayasa nilai ruang
adalah….
A. Konversi hutan menjadi perumahan
B. Relokasi pusat pertumbuhan ke IKN Nusantara
C. Pencetakan sawah baru di Kalimantan Tengah
D. Perluasan lahan tambak udang di pesisir
✅ Jawaban: B
📌 Penjelasan: Relokasi IKN menggeser orientasi
nilai ruang dari Jawa ke Kalimantan.
Bagian B –
Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional (11–20)
11. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah
contoh penerapan….
A. Pola ruang lindung
B. Struktur ruang makro nasional
C. Program ruang lingkungan
D. Analisis mikro spasial
✅ Jawaban: B
12. Program Food Estate merupakan respon terhadap
masalah….
A. Kesenjangan pendidikan
B. Alih fungsi lahan pertanian di Jawa
C. Keterbatasan energi terbarukan
D. Kekurangan kawasan industri
✅ Jawaban: B
13. Tol Laut masuk dalam kategori program ruang
yang berhubungan dengan….
A. Pola ruang lindung
B. Infrastruktur konektivitas maritim
C. Revitalisasi kawasan budaya
D. Pembangunan metropolitan baru
✅ Jawaban: B
14. Revitalisasi mangrove nasional termasuk dalam
kebijakan….
A. Kawasan budidaya perikanan
B. Kawasan lindung pesisir
C. Kawasan industri perikanan
D. Kawasan perdagangan internasional
✅ Jawaban: B
15. Kawasan Industri Hijau Kalimantan Utara adalah
contoh….
A. Program ruang berkelanjutan berbasis energi terbarukan
B. Kawasan lindung konservasi
C. Metropolitan primer nasional
D. Food Estate nasional
✅ Jawaban: A
16. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang
berorientasi konektivitas darat antara lain….
A. KEK Mandalika
B. Tol Trans Sumatra
C. Revitalisasi mangrove
D. FOLU Net Sink 2030
✅ Jawaban: B
17. Kawasan Joglosemar (Jogja–Solo–Semarang)
adalah contoh….
A. Struktur ruang makro
B. Struktur ruang mezo (provinsi)
C. Struktur ruang mikro (desa)
D. Pola ruang kawasan lindung
✅ Jawaban: B
18. Salah satu tujuan utama RPJPN 2025–2045 dalam
konteks ruang adalah….
A. Pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa memperhatikan lingkungan
B. Pembangunan wilayah merata dan berkelanjutan
C. Industrialisasi hanya di Jawa
D. Pengurangan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
✅ Jawaban: B
19. Normalisasi Sungai Ciliwung dan Waduk Pluit
adalah contoh….
A. Program ruang lindung dan mitigasi bencana
B. Program ruang konektivitas
C. Kawasan strategis nasional industri
D. Analisis mikro spasial
✅ Jawaban: A
20. DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas)
merupakan implementasi….
A. Pola ruang budidaya pariwisata yang terintegrasi dengan kawasan lindung
B. Program ruang konektivitas antarprovinsi
C. Struktur ruang mikro
D. Revitalisasi kawasan hutan lindung
✅ Jawaban: A
Bagian C – Aplikasi
dan Analisis (21–30)
21. Hubungan RKPRD dengan PSN adalah….
A. RKPRD hanya berlaku di tingkat desa, PSN di nasional
B. RKPRD memberi arahan ruang agar PSN tidak menyalahi fungsi ruang
C. PSN menjadi dasar hukum RKPRD
D. RKPRD lebih kuat daripada RTRW
✅ Jawaban: B
22. Jika suatu wilayah diarahkan sebagai kawasan
lindung, maka program yang sesuai adalah….
A. Pembangunan pabrik semen
B. Rehabilitasi hutan dan konservasi air
C. Kawasan industri perikanan
D. Perumahan elite
✅ Jawaban: B
23. Konsep urban containment relevan
diterapkan di….
A. Kota metropolitan yang berkembang pesat seperti Jabodetabek
B. Kawasan perdesaan prioritas
C. Pulau terpencil
D. Kawasan industri kecil
✅ Jawaban: A
24. Mitigasi bencana berbasis tata ruang contohnya
adalah….
A. Relokasi permukiman di Palu pasca-tsunami
B. Pembangunan gedung pencakar langit di Jakarta
C. Pencetakan sawah baru di Kalimantan
D. Pembangunan tol Sumatra
✅ Jawaban: A
25. Konsep daya tampung ruang dapat dicontohkan
dengan….
A. Kapasitas Waduk Jatigede menahan debit air banjir
B. Jumlah anggaran pemerintah pusat
C. Banyaknya PSN di satu provinsi
D. Jumlah proyek KEK
✅ Jawaban: A
26. Dalam hierarki ruang, pusat pelayanan tingkat
provinsi biasanya berfungsi sebagai….
A. Pusat perdagangan dan jasa regional
B. Pusat pemerintahan desa
C. Pusat konservasi hutan
D. Kawasan budidaya pertanian lokal
✅ Jawaban: A
27. Relokasi ibu kota ke Kalimantan bertujuan
untuk….
A. Mengurangi dominasi Jawa dalam struktur ruang nasional
B. Mengurangi biaya pembangunan infrastruktur
C. Menggantikan semua metropolitan di Indonesia
D. Mempercepat industrialisasi di Papua
✅ Jawaban: A
28. Salah satu masalah klasik dalam implementasi
tata ruang di Indonesia adalah….
A. Konsistensi antara RTRW dengan implementasi pembangunan
B. Jumlah penduduk yang rendah
C. Anggaran pembangunan yang terlalu besar
D. Tidak adanya program strategis nasional
✅ Jawaban: A
29. FOLU Net Sink 2030 dikaitkan dengan konsep….
A. Pola ruang lindung
B. Struktur ruang nasional
C. Urban containment
D. Pusat pertumbuhan baru
✅ Jawaban: A
30. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, RKPRD
berperan penting untuk….
A. Menjamin pembangunan merata, berkelanjutan, dan sesuai daya dukung ruang
B. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan ekologi
C. Menghapus RTRW daerah
D. Mengurangi jumlah proyek pembangunan
✅ Jawaban: A
📝 10 Soal Latihan Esai Analisis Kasus
1. Kasus IKN
Nusantara
Soal:
Pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dengan alasan
pemerataan pembangunan. Jelaskan bagaimana konsep struktur ruang makro
nasional mendukung kebijakan ini, serta potensi tantangan tata ruang yang
harus diantisipasi!
Jawaban:
- Struktur ruang makro nasional saat ini
terlalu Jawa-sentris (Jakarta dan Jabodetabek sebagai pusat utama).
- Relokasi IKN bertujuan menciptakan pusat
pertumbuhan baru di luar Jawa → memperkuat keseimbangan wilayah.
- Tantangan: risiko deforestasi, konflik
lahan adat, dan kebutuhan infrastruktur hijau.
📌 Analisis: Perencana harus menyiapkan rencana integrasi IKN dengan kawasan penyangga (Balikpapan–Samarinda) serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
2. Kasus Alih
Fungsi Lahan
Soal:
Alih fungsi sawah di Jawa menjadi kawasan perumahan dan industri terus
meningkat. Bagaimana konsep daya dukung dan daya tampung ruang dapat
digunakan untuk merumuskan kebijakan solusi masalah ini?
Jawaban:
- Daya dukung lahan pertanian di Jawa sudah
melampaui kapasitas → berisiko pada ketahanan pangan.
- Solusi: diversifikasi lokasi pangan (Food
Estate Kalteng, Sumut), pengendalian alih fungsi dengan zonasi ketat,
urban containment di kota besar.
📌 Analisis: Perencana harus menilai daya dukung pangan secara spasial dan mengaitkannya dengan RPJMN serta kebijakan ketahanan pangan nasional.
3. Kasus Banjir
Jakarta
Soal:
Banjir Jakarta berulang hampir setiap tahun. Jelaskan bagaimana RKPRD
dapat menjadi instrumen integratif antara tata ruang, pengendalian banjir, dan
program pembangunan!
Jawaban:
- RKPRD dapat mengintegrasikan: normalisasi
sungai, revitalisasi waduk, pembangunan tanggul laut, serta pengendalian
tata ruang (larangan bangunan di sempadan sungai).
- Program ini harus sinkron dengan RTRW DKI
Jakarta dan RPJMN (Major Project Pengendalian Banjir Jakarta).
📌 Analisis: Perencana perlu menilai keterpaduan lintas sektor (PU, Perhubungan, Lingkungan) agar pembangunan tidak tumpang tindih.
4. Kasus Danau Toba
(DPSP)
Soal:
Danau Toba ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Jelaskan bagaimana konsep pola ruang digunakan untuk menjaga
keseimbangan antara pariwisata dan fungsi lindung kawasan!
Jawaban:
- Pola ruang: Danau Toba ditetapkan sebagai
kawasan lindung sekaligus kawasan budidaya pariwisata.
- Kebijakan: zonasi ketat (mana yang boleh
untuk resort, mana yang wajib untuk konservasi), pengaturan carrying
capacity wisatawan.
📌 Analisis: Perencana harus memastikan pembangunan hotel/infrastruktur tidak merusak fungsi lindung danau.
5. Kasus Mangrove
Nasional
Soal:
Presiden mencanangkan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu ha. Bagaimana
relevansi kebijakan ini dalam konteks RKPRD dan mitigasi perubahan iklim?
Jawaban:
- RKPRD menempatkan mangrove sebagai kawasan
lindung pesisir.
- Rehabilitasi mangrove mendukung FOLU Net
Sink 2030 (target netral karbon sektor kehutanan).
📌 Analisis: Perencana perlu memetakan prioritas lokasi kritis (pantura Jawa, Sumatra timur, Kalimantan pesisir) agar rehabilitasi tepat sasaran.
6. Kasus
Metropolitan Baru
Soal:
RPJMN 2020–2024 menetapkan pengembangan metropolitan baru di Medan, Makassar,
Bandung Raya. Analisislah bagaimana konsep hierarki ruang wilayah
mendukung kebijakan ini!
Jawaban:
- Hierarki ruang: Jakarta = metropolitan
primer, kota besar lain = sekunder.
- Dengan mengembangkan metropolitan baru,
terjadi redistribusi fungsi pusat pelayanan nasional.
📌 Analisis: Perencana harus mengintegrasikan jaringan transportasi, energi, dan perumahan agar metropolitan baru benar-benar mampu menjadi penyeimbang Jakarta.
7. Kasus Food
Estate
Soal:
Program Food Estate sering diperdebatkan dari sisi keberhasilan. Bagaimana
perencana menggunakan analisis kondisi dan masalah ruang untuk menilai
keberlanjutan Food Estate?
Jawaban:
- Analisis kondisi: ketersediaan lahan,
kualitas tanah, akses logistik, sosial budaya lokal.
- Masalah: tanah gambut rawan gagal panen,
konflik lahan adat.
📌 Analisis: Keberlanjutan hanya tercapai jika perencana mampu mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam tata ruang kawasan.
8. Kasus Pantura
Jawa
Soal:
Pantai utara Jawa (Pantura) rawan rob, abrasi, dan subsiden. Bagaimana
kebijakan pola ruang dan program ruang dapat menjawab tantangan ini?
Jawaban:
- Pola ruang: kawasan lindung pesisir wajib
diperkuat.
- Program ruang: pembangunan tanggul laut,
konservasi mangrove, relokasi permukiman, penguatan pelabuhan.
📌 Analisis: Perencana harus mengaitkan kebijakan ini dengan PSN (NCICD – National Capital Integrated Coastal Development) untuk Jakarta.
9. Kasus KEK
Mandalika
Soal:
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dikembangkan untuk pariwisata
internasional. Jelaskan bagaimana sinkronisasi RKPRD dengan RPJMN dan RTRW
daerah diperlukan dalam kasus ini!
Jawaban:
- RTRW NTB: menetapkan Mandalika sebagai
kawasan pariwisata.
- RKPRD: menghubungkan fungsi ruang dengan program
infrastruktur (bandara, jalan, hotel).
- RPJMN: menetapkan Mandalika sebagai DPSP
dan PSN.
📌 Analisis: Perencana harus memastikan sinkronisasi ketiga level agar pembangunan tidak melanggar tata ruang dan tetap sesuai visi nasional.
10. Kasus Energi
Hijau Kaltara
Soal:
Kawasan Industri Hijau Kalimantan Utara (KIPI Kaltara) dikembangkan berbasis
PLTA Sungai Kayan. Analisislah bagaimana konsep program ruang berkelanjutan
diterapkan di sini!
Jawaban:
- Program ruang: industri skala besar tapi
berbasis energi terbarukan → mendukung green economy.
- Selaras dengan RPJMN (energi hijau) dan
target net zero emission 2060.
📌 Analisis: Tantangan: menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi industri dan kelestarian ekosistem Sungai Kayan.
No comments:
Post a Comment