Soal Latihan Pilihan Ganda
Konsep dasar & prinsip AHP
Kode Soal: AHP-01
Pertanyaan:
Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan dalam perencanaan pembangunan
nasional terutama untuk...
A. Menentukan urutan pelaksanaan proyek berdasarkan waktu pelaksanaan
B. Menetapkan prioritas pembangunan secara objektif berdasarkan banyak kriteria
C. Menganalisis efisiensi biaya proyek menggunakan data keuangan
D. Membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah
Kunci: B
Pembahasan: AHP digunakan untuk pengambilan keputusan multi-kriteria
secara terstruktur, misalnya menentukan proyek prioritas nasional berdasarkan
aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerataan.
Kode Soal: AHP-02
Dalam konteks
kebijakan pembangunan nasional, AHP membantu perencana untuk...
A. Menghapus subjektivitas dalam proses perencanaan sepenuhnya
B. Mengubah indikator kinerja menjadi tujuan makro
C. Mengintegrasikan penilaian para ahli terhadap berbagai alternatif kebijakan
D. Mengganti metode perencanaan berbasis teknokratik
Kunci: C
Pembahasan: AHP memadukan judgment para ahli/stakeholder dengan struktur
hierarki keputusan, sehingga pandangan subjektif dapat diolah menjadi nilai
bobot objektif.
Kode Soal: AHP-03
Langkah pertama dalam
penerapan AHP pada penyusunan prioritas pembangunan adalah...
A. Membuat matriks perbandingan berpasangan
B. Menyusun struktur hierarki tujuan, kriteria, dan alternatif
C. Menghitung rasio konsistensi (CR)
D. Melakukan agregasi bobot
Kunci: B
Pembahasan: Tahapan AHP dimulai dengan membentuk hierarki keputusan
(tujuan → kriteria → alternatif). Ini dasar sebelum dilakukan pembandingan
berpasangan.
Kode Soal: AHP-04
Nilai Consistency
Ratio (CR) dalam AHP digunakan untuk...
A. Mengukur tingkat hubungan antar kriteria
B. Menilai validitas bobot hasil perhitungan
C. Menguji seberapa konsisten penilaian pembanding berpasangan
D. Menentukan peringkat akhir alternatif
Kunci: C
Pembahasan: CR menunjukkan konsistensi logis antar-penilaian. CR ≤ 0,1
dianggap konsisten.
Kode Soal: AHP-05
Jika CR pada suatu
perhitungan AHP sebesar 0,15, maka artinya...
A. Penilaian sangat baik
B. Penilaian tidak konsisten dan perlu diulang
C. Penilaian stabil dan bisa dilanjutkan
D. Hasil bobot harus langsung digunakan
Kunci: B
Pembahasan: CR > 0,1 menunjukkan inkonsistensi dalam penilaian,
sehingga matriks perlu ditinjau ulang agar hasil valid.
Kode Soal: AHP-06
Dalam konteks RPJMN,
AHP dapat digunakan oleh Bappenas untuk...
A. Menetapkan batas waktu penyusunan dokumen perencanaan
B. Menentukan prioritas program nasional berdasarkan multi-kriteria
C. Mengalokasikan APBN tanpa mempertimbangkan indikator
D. Menghapus tahapan musrenbang
Kunci: B
Pembahasan: AHP membantu Bappenas menilai dan memprioritaskan program
nasional (mis. PSN) berdasarkan aspek strategis, dampak ekonomi, dan
keseimbangan wilayah.
Kode Soal: AHP-07
Dalam AHP, bobot
kriteria yang lebih besar menunjukkan bahwa...
A. Kriteria tersebut lebih penting dibanding kriteria lainnya
B. Kriteria tersebut memiliki hubungan negatif dengan tujuan
C. Kriteria tersebut harus diabaikan
D. Kriteria tersebut dihasilkan dari data kuantitatif
Kunci: A
Pembahasan: Bobot mencerminkan tingkat kepentingan relatif suatu
kriteria dalam mencapai tujuan utama.
Kode Soal: AHP-08
Metode AHP
dikembangkan oleh...
A. Peter Drucker
B. Thomas L. Saaty
C. Amartya Sen
D. Robert Kaplan
Kunci: B
Pembahasan: Thomas L. Saaty mengembangkan AHP pada tahun 1970-an untuk
membantu pengambilan keputusan kompleks berbasis banyak kriteria.
Kode Soal: AHP-09
Dalam perencanaan
pembangunan wilayah, penerapan AHP dapat membantu menentukan...
A. Penjadwalan kegiatan Musrenbang
B. Lokasi prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan beberapa aspek
C. Jenis pajak daerah yang harus dihapus
D. Metode statistik proyeksi penduduk
Kunci: B
Pembahasan: AHP sering digunakan dalam analisis lokasi untuk menentukan
proyek strategis berdasarkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kode Soal: AHP-10
Kelebihan utama AHP
dibanding metode skoring biasa adalah...
A. Tidak memerlukan penilaian pakar
B. Menggunakan data kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan
C. Mengabaikan konsistensi penilaian
D. Menggunakan satu kriteria tunggal
Kunci: B
Pembahasan: AHP mampu menggabungkan data kualitatif (pendapat ahli) dan
kuantitatif (nilai numerik) dalam struktur hierarki keputusan.
Struktur hierarki & langkah analisis
Kode Soal: AHP-11
Dalam proyek
infrastruktur strategis nasional (PSN), AHP digunakan untuk...
A. Menentukan jenis konstruksi
B. Menentukan prioritas proyek berdasarkan kontribusi terhadap RPJMN
C. Menilai efisiensi biaya saja
D. Mengganti studi kelayakan
Kunci: B
Pembahasan: AHP dipakai dalam penyusunan daftar PSN untuk menentukan
proyek yang memberi dampak terbesar pada target RPJMN.
Kode Soal: AHP-12
Hasil akhir dari
proses AHP berupa...
A. Rasio konsistensi antar penilai
B. Bobot prioritas relatif antar alternatif
C. Data mentah survei lapangan
D. Skor tunggal tanpa pembobotan
Kunci: B
Pembahasan: Output AHP adalah bobot prioritas untuk setiap alternatif sehingga
dapat diurutkan dari yang paling penting hingga yang paling rendah.
Kode Soal: AHP-13
Dalam perencanaan
pembangunan daerah (RKPD), AHP dapat membantu pemerintah daerah untuk...
A. Menentukan jadwal APBD
B. Memilih program prioritas berdasarkan kriteria spesifik daerah
C. Menghapus program nonfisik
D. Menentukan nilai inflasi tahunan
Kunci: B
Pembahasan: AHP sering digunakan oleh Bappeda untuk menilai prioritas
program berdasarkan relevansi, manfaat, dan urgensi lokal.
Kode Soal: AHP-14
Jika bobot “pemerataan
wilayah” lebih tinggi dibanding “biaya”, artinya...
A. Pemerataan dianggap lebih penting dari aspek biaya
B. Biaya tidak diperhitungkan
C. Penilaian tidak konsisten
D. Pemerataan diabaikan
Kunci: A
Pembahasan: Bobot tinggi menunjukkan prioritas kebijakan, sejalan dengan
pendekatan Indonesia-sentris dalam RPJMN.
Kode Soal: AHP-15
Dalam penyusunan
prioritas PSN, siapa yang biasanya terlibat sebagai expert judgment
dalam proses AHP?
A. Akademisi saja
B. ASN Bappenas, K/L teknis, dan pemerintah daerah
C. Swasta saja
D. Lembaga donor
Kunci: B
Pembahasan: Penilaian AHP dilakukan secara partisipatif melibatkan
perencana pusat dan daerah agar representatif.
Kode Soal: AHP-16
Penggunaan AHP di
Bappenas biasanya dikombinasikan dengan metode lain seperti...
A. SWOT dan Analisis Multikriteria (MCA)
B. Analisis Statistik Deskriptif
C. Random Sampling
D. Metode Delphi tanpa validasi
Kunci: A
Pembahasan: AHP sering dikombinasikan dengan SWOT atau MCA untuk
memperkuat validitas dan konteks kebijakan.
Kode Soal: AHP-17
Hasil CR = 0.08
menunjukkan bahwa...
A. Matriks penilaian tidak konsisten
B. Penilaian sangat konsisten dan dapat diterima
C. Harus diulang
D. Data tidak valid
Kunci: B
Pembahasan: CR < 0,10 berarti penilaian cukup konsisten, hasil dapat
digunakan.
Kode Soal: AHP-18
Dalam sistem
e-planning pemerintah, AHP dapat digunakan untuk...
A. Menentukan prioritas usulan program secara otomatis
B. Menghapus tahapan sinkronisasi
C. Mengurangi keterlibatan masyarakat
D. Menggantikan RKP
Kunci: A
Pembahasan: Beberapa platform e-planning (mis. Krisna Bappenas)
mengintegrasikan AHP untuk membantu skoring prioritas program.
Kode Soal: AHP-19
Keunggulan utama AHP
dalam perencanaan pembangunan adalah...
A. Mengabaikan faktor politik
B. Menyediakan kerangka sistematis untuk menggabungkan banyak kriteria
C. Menghindari musyawarah
D. Menghapus keterlibatan pakar
Kunci: B
Pembahasan: AHP menggabungkan berbagai kriteria dan pendapat dalam satu
sistem logis untuk pengambilan keputusan publik.
Kode Soal: AHP-20
Langkah terakhir dalam
AHP sebelum rekomendasi kebijakan ditetapkan adalah...
A. Penyusunan hierarki
B. Uji konsistensi dan agregasi bobot
C. Pemilihan responden
D. Penentuan CR manual
Kunci: B
Pembahasan: Setelah bobot dihitung, dilakukan uji konsistensi dan
agregasi untuk menentukan skor akhir tiap alternatif.
Aplikasi dalam kebijakan & pembangunan nasional
Kode Soal: AHP-21
Dalam analisis
prioritas pembangunan berbasis AHP, siapa yang seharusnya menentukan kriteria
utama penilaian?
A. Tim teknis proyek secara mandiri
B. Pihak konsultan swasta
C. Pemerintah (Bappenas atau K/L teknis) melalui kesepakatan lintas sektor
D. DPR RI melalui komisi terkait
Kunci: C
Pembahasan: Kriteria utama AHP dalam kebijakan publik ditetapkan oleh
pemerintah, terutama Bappenas, agar sejalan dengan RPJMN dan kebijakan lintas
sektor.
Kode Soal: AHP-22
Dalam implementasi AHP
di Bappenas, kriteria seperti “pemerataan”, “ekonomi”, dan “lingkungan” sering
digunakan karena...
A. Merupakan indikator tetap dari UNDP
B. Mewakili dimensi utama pembangunan berkelanjutan
C. Hanya relevan untuk sektor maritim
D. Merupakan data statistik BPS tahunan
Kunci: B
Pembahasan: Ketiga kriteria tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan: keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kode Soal: AHP-23
Dalam proses AHP,
hasil penilaian stakeholder dari pusat dan daerah diintegrasikan menggunakan...
A. Rata-rata aritmatika sederhana
B. Geometric mean
C. Median
D. Modus
Kunci: B
Pembahasan: AHP menggunakan geometric mean untuk menggabungkan
pendapat beberapa responden agar hasilnya proporsional dan tidak bias ekstrem.
Kode Soal: AHP-24
Jika bobot kriteria
“biaya” lebih kecil dari “pemerataan wilayah”, artinya...
A. Biaya diabaikan sepenuhnya
B. Pemerataan dianggap lebih penting dalam kebijakan
C. Pemerataan memiliki dampak negatif terhadap tujuan
D. Penilaian tidak sahih
Kunci: B
Pembahasan: Dalam kebijakan publik, bobot lebih besar menunjukkan
prioritas yang lebih tinggi. Ini sejalan dengan paradigma Indonesia-sentris.
Kode Soal: AHP-25
Dalam penyusunan National
Priority List di Bappenas, AHP digunakan untuk...
A. Menyusun analisis keuangan proyek
B. Menentukan urutan prioritas antarproyek berdasarkan berbagai kriteria
C. Menghitung rasio utang pemerintah
D. Mengganti proses sinkronisasi RKP
Kunci: B
Pembahasan: AHP digunakan untuk pemeringkatan objektif proyek prioritas
nasional, dengan mempertimbangkan berbagai kriteria strategis.
Kode Soal: AHP-26
Kelemahan AHP jika
digunakan tanpa pendampingan ahli adalah...
A. Tidak dapat digunakan untuk data kualitatif
B. Potensi bias subjektif dari penilai yang kurang memahami konteks
C. Tidak bisa mengolah banyak alternatif
D. Tidak memerlukan uji konsistensi
Kunci: B
Pembahasan: AHP memerlukan pemahaman mendalam agar perbandingan antar
unsur rasional dan konsisten.
Kode Soal: AHP-27
AHP mendukung prinsip evidence-based
planning karena...
A. Menggunakan angka statistik BPS murni
B. Mengonversi judgment subjektif menjadi nilai kuantitatif terukur
C. Menghindari keterlibatan publik
D. Menghapus diskusi kebijakan
Kunci: B
Pembahasan: AHP mengubah penilaian kualitatif (pendapat ahli) menjadi
nilai kuantitatif (bobot) untuk dasar keputusan berbasis bukti.
Kode Soal: AHP-28
Dalam konteks
kebijakan Kementerian Perhubungan, AHP dapat diterapkan untuk...
A. Menentukan prioritas pembangunan pelabuhan dan bandara berdasarkan manfaat
ekonomi dan pemerataan
B. Menetapkan tarif transportasi nasional
C. Menggantikan Rencana Induk Pelabuhan
D. Menentukan jenis kapal yang beroperasi
Kunci: A
Pembahasan: AHP membantu menilai prioritas investasi infrastruktur
transportasi berdasarkan aspek ekonomi, sosial, dan regional.
Kode Soal: AHP-29
Tahapan dalam AHP yang
menandai integrasi kebijakan antar sektor adalah...
A. Penentuan alternatif
B. Penyusunan hierarki
C. Konsolidasi hasil bobot dari berbagai sektor untuk prioritas nasional
D. Uji konsistensi individual
Kunci: C
Pembahasan: Agregasi hasil bobot dari K/L berbeda merupakan tahap kunci
untuk memastikan integrasi lintas sektor sesuai SISTRANAS dan RPJMN.
Kode Soal: AHP-30
Manfaat utama
penerapan AHP bagi perencana pembangunan nasional adalah...
A. Mengurangi waktu penyusunan dokumen
B. Memberikan dasar pengambilan keputusan yang transparan, sistematis, dan
partisipatif
C. Menghapus kebutuhan survei lapangan
D. Menentukan pagu indikatif secara otomatis
Kunci: B
Pembahasan: AHP memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam
penentuan prioritas, sejalan dengan reformasi sistem perencanaan nasional
berbasis data dan partisipasi.
Soal Latihan Esai
Soal 1
Kasus: Pemerintah Indonesia tengah melakukan
penentuan Proyek Strategis Nasional (PSN) tahap baru tahun 2025–2029.
Sebutkan bagaimana metode AHP dapat digunakan untuk menentukan urutan
prioritas proyek PSN, dan apa keuntungan utamanya dibandingkan metode skoring
biasa.
Kunci Jawaban:
AHP digunakan untuk menilai proyek PSN dengan struktur hierarki (tujuan →
kriteria → alternatif proyek).
Kriteria mencakup aspek ekonomi, sosial, pemerataan, lingkungan, dan kesiapan
lahan.
Melalui pembandingan berpasangan dan uji konsistensi, bobot tiap proyek
diperoleh secara objektif.
Penjelasan:
AHP memberi hasil yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan karena
memadukan pendapat ahli dan data kuantitatif. Ini membuat keputusan PSN lebih
evidence-based dibanding metode skoring sederhana.
Soal 2
Kasus: Dalam upaya memperkuat pembangunan wilayah
Indonesia Timur, Kemenhub ingin memprioritaskan pembangunan pelabuhan baru.
Jelaskan bagaimana AHP membantu dalam proses pemilihan lokasi pelabuhan
tersebut.
Kunci Jawaban:
AHP digunakan untuk membandingkan lokasi berdasarkan kriteria: aksesibilitas,
potensi ekonomi, dampak sosial, lingkungan, dan pemerataan wilayah.
Melalui hasil bobot akhir, lokasi dengan kontribusi tertinggi terhadap
pemerataan dan pertumbuhan wilayah dipilih sebagai prioritas.
Penjelasan:
AHP menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi ekonomi dan keadilan wilayah,
sesuai dengan misi Indonesia-sentris dalam RPJMN 2025–2029.
Soal 3
Kasus: Dalam Musrenbangnas, Bappenas menerima banyak
usulan proyek dari kementerian dan daerah. Jelaskan peran AHP dalam membantu
proses seleksi dan sinkronisasi antar-usulan tersebut.
Kunci Jawaban:
AHP digunakan untuk memberi bobot objektif terhadap setiap usulan berdasarkan
kriteria strategis nasional.
Setelah pembobotan, hasil agregasi menunjukkan proyek yang paling selaras
dengan sasaran RPJMN.
Penjelasan:
AHP meminimalkan subjektivitas politik dalam Musrenbangnas dan mendorong
sinkronisasi antar-K/L serta daerah melalui dasar rasional dan transparan.
Soal 4
Kasus: Dalam konteks ketahanan pangan nasional,
jelaskan bagaimana AHP dapat digunakan untuk menentukan prioritas investasi
infrastruktur logistik pangan.
Kunci Jawaban:
AHP menilai alternatif investasi (pelabuhan logistik, gudang pangan, jalur
distribusi, dll.) berdasarkan kriteria ketahanan pasokan, biaya distribusi,
dampak sosial, dan pemerataan akses.
Bobot tertinggi diberikan pada infrastruktur dengan kontribusi terbesar
terhadap stabilitas pasokan dan harga pangan.
Penjelasan:
Dengan AHP, Bappenas dapat memastikan proyek logistik pangan dipilih
berdasarkan kontribusi faktual terhadap ketahanan pangan, bukan hanya
pertimbangan anggaran atau lokasi politik.
Soal 5
Kasus: Pemerintah menerapkan green infrastructure
policy untuk mendukung target net zero emission 2060. Jelaskan
bagaimana AHP membantu menilai proyek yang paling sesuai dengan kebijakan ini.
Kunci Jawaban:
AHP digunakan untuk menilai alternatif proyek berdasarkan kriteria lingkungan
(emisi karbon, efisiensi energi), sosial, dan biaya.
Proyek dengan bobot tertinggi pada aspek lingkungan dan kelayakan sosial
menjadi prioritas utama.
Penjelasan:
AHP memungkinkan integrasi indikator green development dalam pengambilan
keputusan, mendukung transisi kebijakan pembangunan hijau nasional.
Soal 6
Kasus: Bappenas melakukan evaluasi terhadap
efektivitas investasi transportasi laut. Jelaskan bagaimana AHP dapat digunakan
dalam evaluasi kebijakan tersebut.
Kunci Jawaban:
AHP membantu menilai efektivitas program dengan membandingkan kriteria hasil
(efisiensi logistik, pemerataan akses, dampak ekonomi daerah).
Bobot kriteria dihitung dari penilaian pakar dan stakeholder.
Penjelasan:
Metode ini membantu menghasilkan evaluasi kebijakan berbasis multi-kriteria,
tidak hanya berbasis output finansial. Ini meningkatkan kualitas policy
review di sektor transportasi laut.
Soal 7
Kasus: Dalam penyusunan Rencana Induk Transportasi
Nasional (RITN), AHP digunakan untuk menentukan jenis investasi prioritas
(jalan, rel, laut, udara). Jelaskan manfaat pendekatan ini.
Kunci Jawaban:
AHP memudahkan perbandingan lintas moda secara objektif, dengan
mempertimbangkan efisiensi biaya, dampak sosial, dan konektivitas wilayah.
Bobot hasil AHP menjadi dasar penentuan portofolio investasi transportasi
nasional.
Penjelasan:
Metode ini mendukung integrasi antarmoda dan keseimbangan investasi antar
sektor, sesuai amanat SISTRANAS dan RPJMN.
Soal 8
Kasus: Dalam penentuan lokasi Food Estate,
pemerintah menggunakan AHP. Sebutkan tahapan AHP yang paling krusial dan alasan
mengapa tahap itu penting.
Kunci Jawaban:
Tahapan paling krusial: penyusunan hierarki kriteria dan uji konsistensi (CR).
Hierarki menentukan arah penilaian; CR memastikan validitas penilaian antar
faktor.
Penjelasan:
Jika hierarki tidak tepat atau CR > 0,1, hasil AHP menjadi tidak konsisten.
Akibatnya keputusan lokasi bisa bias dan tidak selaras dengan tujuan kebijakan
pangan nasional.
Soal 9
Kasus: Pemerintah daerah menggunakan AHP untuk
menentukan prioritas pembangunan infrastruktur daerah dengan keterbatasan fiskal.
Jelaskan bagaimana AHP meningkatkan efektivitas perencanaan daerah.
Kunci Jawaban:
AHP membantu daerah menyusun prioritas dengan menimbang manfaat sosial, biaya,
dan dampak ekonomi.
Hasilnya menunjukkan proyek dengan rasio manfaat-biaya tertinggi dan dampak
pemerataan yang jelas.
Penjelasan:
AHP menjadikan perencanaan daerah lebih terukur, mendukung prinsip money
follows program dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Soal 10
Kasus: Indonesia sedang memperkuat digitalisasi
perencanaan (e-planning). Bagaimana AHP dapat diintegrasikan dalam
sistem ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan?
Kunci Jawaban:
AHP dapat diintegrasikan dalam sistem e-planning (mis. KRISNA Bappenas) untuk
mengotomasi proses pembobotan dan pemeringkatan usulan program berdasarkan
kriteria nasional.
Penjelasan:
Integrasi AHP mempercepat proses seleksi program, menjaga transparansi karena
setiap nilai dapat ditelusuri, dan meningkatkan konsistensi antar tahapan perencanaan.
No comments:
Post a Comment