Latihan Soal Pilihan Ganda
Soal 1
1. Definisi
kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah:
A. Rencana teknis yang dibuat oleh birokrat.
B. Pilihan yang diambil pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu.
C. Program pembangunan yang didanai APBN.
D. Semua undang-undang yang disahkan DPR.
Kunci: B.
Penjelasan: Dye merumuskan kebijakan publik sebagai apa yang dipilih
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan — inti pilihan publik.
Soal 2
2. Urutan logis
analisis kebijakan yang umum dipakai (seperti pada kisi-kisi) adalah:
A. Implementasi → evaluasi → formulasi → identifikasi masalah.
B. Identifikasi masalah → formulasi alternatif → analisis → implementasi →
M&E.
C. Evaluasi → formulasi → alokasi anggaran → implementasi.
D. Penganggaran → studi kelayakan → konsultasi publik → keputusan.
Kunci: B.
Penjelasan: Model analisis kebijakan menekankan mulai dari identifikasi
masalah, formulasi alternatif, analisis dan rekomendasi, lalu implementasi dan
monitoring & evaluasi.
Soal 3
3. Empat tolok ukur
rencana yang baik menurut Deddy Bratakusumah meliputi semua hal berikut
kecuali:
A. Efisiensi ekonomi
B. Dapat diterima secara politik
C. Mudah dijual ke investor asing
D. Dapat dilaksanakan administrasi
Kunci: C.
Penjelasan: Empat tolok ukur adalah efisiensi (ekonomi), political
acceptability, administrability, dan etika/kesesuaian budaya — bukan khusus
“mudah dijual ke investor”.
Soal 4
4. Evaluasi ex-ante
biasanya dilakukan untuk tujuan:
A. Menilai dampak jangka panjang setelah proyek selesai.
B. Memilih alternatif terbaik sebelum keputusan diambil.
C. Menghitung realisasi anggaran selama pelaksanaan.
D. Audit akhir oleh BPK.
Kunci: B.
Penjelasan: Evaluasi ex-ante dilakukan sebelum implementasi untuk
menilai kelayakan dan memilih alternatif terbaik.
Soal 5
5. Undang-undang
yang secara khusus disebut dalam kisi-kisi sebagai dasar sistem perencanaan
nasional adalah:
A. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
B. UU No. 10/1999 tentang Perencanaan.
C. UU No. 44/2009 tentang Transportasi.
D. UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Kunci: A.
Penjelasan: UU No.25/2004 adalah dasar SPN yang disebut di materi
sebagai rujukan perencanaan nasional.
Soal 6
6. Sinkronisasi
perencanaan-penganggaran nasional mensyaratkan penurunan arah kebijakan dari
(yang paling makro) ke (yang paling operasional) sebagai berikut:
A. Renstra KL → RPJMN → RPJPN → RKP.
B. RPJPN → RPJMN → RKP → Renstra KL → Renja → RKA → APBN.
C. APBN → Renja → RPJMN → RPJPN.
D. Rencana daerah → RPJMN → RPJPN → Renstra KL.
Kunci: B.
Penjelasan: Alur hierarkis dokumen perencanaan nasional turun dari RPJPN
→ RPJMN → RKP → Renstra/Renja → RKA → APBN sesuai mekanisme sinkronisasi.
Soal 7
7. Mana dari
berikut ini adalah kriteria SMART untuk indikator yang baik (ringkasan):
A. Simple, Multiuse, Affordable, Relevant, Timeless
B. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely
C. Strategic, Measurable, Actionable, Reliable, Timeless
D. Specific, Manual, Accurate, Replicable, Tested
Kunci: B.
Penjelasan: Kriteria SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant,
Timely — cocok untuk indikator kinerja perencanaan.
Soal 8
8. Cost-Benefit
Analysis (CBA) utama dipakai untuk:
A. Mengukur kinerja pegawai.
B. Membandingkan manfaat dan biaya proyek publik dalam nilai uang.
C. Mengidentifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan.
D. Menentukan alur kerja internal K/L.
Kunci: B.
Penjelasan: CBA mengonversi manfaat dan biaya menjadi nilai uang untuk
menilai kelayakan proyek publik.
Soal 9
9. Perbedaan fokus
CBA ex-ante dan ex-post adalah:
A. Ex-ante untuk memilih alternatif; ex-post untuk menilai realisasi manfaat
sebenarnya.
B. Ex-ante untuk audit; ex-post untuk hukum.
C. Keduanya sama dan saling pengganti.
D. Ex-ante hanya untuk proyek swasta; ex-post hanya untuk proyek publik.
Kunci: A.
Penjelasan: Ex-ante memperkirakan manfaat sebelum keputusan; ex-post
menilai capaian manfaat setelah pelaksanaan.
Soal 10
10. Fungsi
Musrenbang dalam proses perencanaan adalah terutama untuk:
A. Menentukan pemenang tender pengadaan.
B. Menyusun RKA-KL secara teknis.
C. Menampung aspirasi dan melibatkan pemangku kepentingan (partisipasi) dalam
prioritas program.
D. Menyusun kajian AMDAL.
Kunci: C.
Penjelasan: Musrenbang adalah mekanisme partisipatif untuk mengakomodasi
aspirasi dan prioritas publik dalam perencanaan.
Soal 11
11. Paradigma
pembangunan yang menekankan pemerataan akan memprioritaskan kebijakan
transportasi seperti:
A. Pembangunan jalan tol ekspres antara kota besar saja.
B. Subsidi trayek kapal/perintis dan peningkatan konektivitas daerah tertinggal
(tol laut, bandara perintis).
C. Hanya investasi pada moda premium untuk segmen menengah atas.
D. Melarang investasi publik di daerah terpencil.
Kunci: B.
Penjelasan: Paradigma pemerataan mendorong intervensi untuk mengurangi
disparitas akses dan biaya antar-wilayah, mis. tol laut/angkutan perintis.
fileciteturn5file8
Soal 12
12. Salah satu
penyebab utama kegagalan perencanaan yang disebut dalam materi adalah:
A. Tingginya kualitas data.
B. Kelemahan antisipasi terhadap gejolak ekonomi / disrupsi.
C. Kelebihan partisipasi publik.
D. Terlalu banyak evaluasi ex-post.
Kunci: B.
Penjelasan: Materi menyorot kelemahan data, kurang antisipasi gejolak
ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan political will sebagai penyebab kegagalan.
Soal 13
13. Dalam siklus
pengadaan (perencanaan → persiapan → pemilihan → pelaksanaan → serah terima),
siapa pelaku yang bertanggung jawab menandatangani kontrak (umumnya)?
A. Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran.
B. Pokja Pemilihan.
C. Auditor Internal.
D. Masyarakat setempat.
Kunci: A.
Penjelasan: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran
bertanggung jawab pada tahap pelaksanaan kontrak dan penandatanganan.
Soal 14
14. Metode yang
dapat menggabungkan kriteria kualitatif dan kuantitatif untuk menentukan
prioritas proyek (sering disebut dalam kisi-kisi) adalah:
A. Analytic Hierarchy Process (AHP).
B. Hukum Pasar Terbuka.
C. Teknik Delphi saja.
D. Audit Forensik.
Kunci: A.
Penjelasan: AHP memungkinkan kombinasi kriteria kualitatif dan kuantitatif
untuk memberi bobot dan peringkat alternatif.
Soal 15
15. Pernyataan
berikut yang tepat terkait “pandangan baru” atas perencanaan adalah:
A. Negara harus mengabaikan mekanisme pasar sepenuhnya.
B. Deregulasi dan peran pasar kadang ditekankan sebagai pelengkap perencanaan
untuk efisiensi.
C. Perencanaan tradisional tidak pernah gagal.
D. Perencanaan tidak perlu sinkron dengan anggaran.
Kunci: B.
Penjelasan: Materi menyebut pergeseran sebagian ke
deregulasi/privatisasi dan peran mekanisme pasar sebagai complement to planning
dalam konteks reform.
Soal 16
16. Indikator
berikut yang paling tepat untuk menilai keberhasilan sebuah proyek pelabuhan
strategis (ex-post) adalah:
A. Jumlah prosedur administratif di kantor pusat.
B. Utilisasi kapasitas bongkar muat (tonase) dan penurunan biaya logistik.
C. Jumlah rapat koordinasi setiap bulan.
D. Jumlah pegawai kontrak yang direkrut.
Kunci: B.
Penjelasan: Evaluasi pelabuhan mengacu pada indikator sektor logistik
seperti tonase bongkar muat dan penurunan biaya transportasi/logistik.
Soal 17
17. Rencana Induk
pengembangan kawasan pelabuhan (master plan) berfungsi untuk:
A. Hanya sebagai dokumen promosi investasi tanpa implikasi teknis.
B. Menjadi acuan terintegrasi tata ruang, investasi, monitoring dan
penganggaran di kawasan strategis.
C. Menggantikan seluruh peraturan daerah.
D. Menentukan pemenang tender penanganan kargo.
Kunci: B.
Penjelasan: Rencana Induk berfungsi sebagai acuan terpadu pemanfaatan
ruang, investasi, dan monitoring pelaksanaan (contoh KPBPB).
Soal 18
18. Dalam konteks
ketahanan transportasi, langkah penting yang harus ada menurut draf RUU
Sistranas adalah:
A. Menghapus seluruh pelayanan angkutan perintis.
B. Identifikasi risiko, analisis risiko, rencana mitigasi, implementasi
mitigasi, dan monitoring.
C. Menyerahkan semua kewenangan ke swasta tanpa aturan.
D. Menutup akses laut pada musim badai.
Kunci: B.
Penjelasan: RUU Sistranas menekankan siklus ketahanan: identifikasi
risiko → analisis → mitigasi → implementasi → monitoring.
Soal 19
19. Peran
“strategic leadership” dalam pengelolaan pembangunan termasuk semua berikut
kecuali:
A. Menyusun target tahunan dan instrument kebijakan.
B. Mengarahkan budaya organisasi agar mendukung strategi.
C. Menggantikan seluruh keputusan teknis dari perencana.
D. Mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan strategi.
Kunci: C.
Penjelasan: Strategic leadership membimbing pelaksanaan, pengalokasian,
dan budaya organisasi; bukan menggantikan sepenuhnya keputusan teknis.
Soal 20
20. Dokumen mana
yang biasanya menjadi jembatan formal antara Renstra K/L dan APBN (mengandung
kesepakatan plafon anggaran)?
A. RKA-KL
B. Renja
C. KUA/PPAS
D. RPJPN
Kunci: C.
Penjelasan: KUA/PPAS adalah dokumen perundingan anggaran yang
menyelaraskan Renstra/Renja dengan plafon APBN.
Soal 21
21. Tingkatan
perencanaan yang membedakan makro, sektoral, dan proyek disebut juga sebagai:
A. Jenis penganggaran.
B. Tahapan legislasi.
C. Tahapan perencanaan (aggregate/sectoral/project).
D. Struktur organisasi K/L.
Kunci: C.
Penjelasan: Materi menjelaskan tahapan perencanaan menurut skala: makro
(aggregate), sektoral, dan proyek.
Soal 22
22. Salah satu
karakteristik perencanaan adalah “pernyataan pilihan tindakan” — artinya:
A. Perencanaan hanya menggambarkan masa lalu.
B. Perencanaan menetapkan opsi tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan.
C. Perencanaan menggantikan fungsi legislatif.
D. Perencanaan hanya berfungsi sebagai laporan tahunan.
Kunci: B.
Penjelasan: Perencanaan adalah pernyataan pilihan yang menuntun
perubahan dan pencapaian tujuan.
Soal 23
23. Metode
kombinasi yang sering dipakai untuk memilih prioritas ketika anggaran terbatas
adalah (pilih yang paling tepat):
A. AHP untuk bobot kriteria + CBA untuk nilai ekonomis → integrasi hasil.
B. Hanya voting by majority.
C. Menunda keputusan sampai anggaran bertambah.
D. Membiarkan pasar memutuskan tanpa analisis.
Kunci: A.
Penjelasan: Praktik baik: gunakan AHP untuk bobot multi-kriteria dan CBA
untuk analisis manfaat-biaya, lalu gabungkan sebagai dasar pemilihan.
fileciteturn5file18
Soal 24
24. Ketika menyusun
indikator kinerja bidang transportasi (KPI), pertimbangan penting termasuk
semua kecuali:
A. Validitas (indikator mengukur apa yang dimaksud).
B. Ketersediaan data.
C. Biaya pengumpulan data jauh melebihi manfaatnya selalu diterima.
D. Reliabilitas dan keterbandingan antar periode.
Kunci: C.
Penjelasan: Biaya harus dipertimbangkan; jika biaya pengumpulan melebihi
manfaat maka indikator perlu dipertimbangkan ulang — bukan diterima.
Soal 25
25. Peran database
& sistem informasi (mis. SQL, DBMS) dalam perencanaan adalah terutama
untuk:
A. Menggantikan perencana manusia sepenuhnya.
B. Menyimpan, mengelola, dan menyediakan data untuk analisis dan pengambilan
keputusan.
C. Hanya untuk keperluan akutansi internal.
D. Menyusun undang-undang otomatis.
Kunci: B.
Penjelasan: Database/DBMS membantu perencana mengelola dan mengolah data
sehingga analisis valid dan dapat ditindaklanjuti.
Soal 26
26. Manakah
pernyataan yang benar mengenai AHP (Analytic Hierarchy Process)?
A. AHP hanya menggunakan data kuantitatif dan tidak cocok untuk kriteria
kualitatif.
B. AHP memungkinkan perbandingan berpasangan dan mengombinasikan kriteria
kualitatif & kuantitatif.
C. AHP tidak dapat digunakan dalam perencanaan publik.
D. AHP tidak menyediakan jejak audit (no audit trail).
Kunci: B.
Penjelasan: AHP dirancang untuk membobot kriteria kualitatif/kuantitatif
lewat pairwise comparisons dan memberikan audit trail.
Soal 27
27. Kategori
perencanaan teritori yang umum menurut kisi-kisi mencakup:
A. Hanya rencana nasional.
B. Wilayah/spatial, daerah/local, kawasan/region.
C. Hanya perencanaan sektor.
D. Hanya perencanaan fisik.
Kunci: B.
Penjelasan: Materi membedakan perencanaan substantif, teritori (spatial/daerah/kawasan)
dan lingkup (nasional/daerah).
Soal 28
28. UU yang disebut
menetapkan RPJPN di versi terbaru kisi-kisi adalah nomor berapa (sebagian
tertera di materi)?
A. UU No. 17/2007 saja.
B. UU No. 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (sebutan
di kisi-kisi).
C. UU No. 5/1999.
D. Tidak ada UU yang mengatur.
Kunci: B.
Penjelasan: Dalam daftar regulasi pada materi disebut UU No.59/2024
tentang RPJPN.
Soal 29
29. Tujuan utama
evaluasi proses pelaksanaan (process evaluation) pada proyek transportasi
adalah:
A. Menilai ketepatan prosedur pelaksanaan, hambatan, dan kebutuhan koreksi
selama pelaksanaan.
B. Menentukan pemenang tender berikutnya.
C. Mengganti indikator kinerja arbitrer.
D. Menjamin profit maksimal untuk investor privat.
Kunci: A.
Penjelasan: Evaluasi proses fokus pada bagaimana pelaksanaan berjalan
dan mengidentifikasi kendala serta rekomendasi perbaikan.
Soal 30
30. Integrasi
rencana transportasi dengan rencana tata ruang (RTRW) penting karena:
A. RTRW hanya berfungsi sebagai dokumen historis.
B. Ketidaksinkronan dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur yang tidak
sesuai penggunaan lahan dan berdampak pada keberlanjutan.
C. RTRW tidak relevan untuk proyek pelabuhan atau bandara.
D. Perencana transportasi boleh mengabaikan RTRW jika proyek strategis.
Kunci: B.
Penjelasan: Rencana transportasi harus selaras dengan tata ruang agar
penggunaan lahan, aksesibilitas, dan dampak lingkungan terintegrasi dan
berkelanjutan.
✦ 10 Soal Latihan Esai
Soal 1.
Jelaskan bagaimana
konsep rencana pembangunan sebagai kebijakan publik diterapkan dalam Program
Tol Laut, dan sebutkan indikator apa yang tepat untuk mengukur
keberhasilannya!
Jawaban &
Penjelasan:
- Konsep: Tol Laut masuk dalam RPJMN
2020–2024 sebagai kebijakan publik → ditetapkan dalam Perpres PSN dan APBN
sebagai program reguler.
- Indikator: penurunan disparitas harga di
wilayah timur, frekuensi trayek kapal, volume muatan balik.
- Penjelasan: Tol Laut adalah contoh rencana
teknokratik (analisis logistik) yang menjadi kebijakan publik melalui
keputusan politik & dukungan anggaran.
Soal 2.
Dalam kasus
pembangunan Pelabuhan Patimban, jelaskan proses politik, teknokratik,
dan partisipatif yang terlibat!
Jawaban &
Penjelasan:
- Politik: pemerintah menetapkan Patimban
sebagai PSN untuk dukung industri otomotif.
- Teknokratik: studi kelayakan, proyeksi
arus barang, analisis CBA.
- Partisipatif: konsultasi dengan pemerintah
daerah, industri otomotif, masyarakat sekitar.
- Penjelasan: ketiga proses ini saling
melengkapi sehingga proyek mendapat legitimasi politik, dasar teknis yang
kuat, dan dukungan stakeholder.
Soal 3.
Berikan analisis
penyebab kegagalan sebagian trayek Tol Laut yang underutilized, ditinjau
dari sudut pandang kebijakan publik!
Jawaban & Penjelasan:
- Penyebab: mismatch supply-demand (data
muatan tidak akurat), kurang koordinasi K/L, keterbatasan infrastruktur
darat, political will daerah lemah.
- Penjelasan: kegagalan mencerminkan
kelemahan ex-ante analysis (forecasting permintaan), lemahnya kapasitas
kelembagaan, dan masalah implementasi.
Soal 4.
Bagaimana penerapan evaluasi
ex-ante, on-going, dan ex-post pada proyek MRT Jakarta?
Jawaban &
Penjelasan:
- Ex-ante: studi kelayakan (CBA), proyeksi
penumpang, dampak ekonomi.
- On-going: monitoring progres konstruksi,
serapan anggaran, kualitas pekerjaan.
- Ex-post: menilai efektivitas (ridership
aktual), efisiensi biaya operasi, dampak terhadap kemacetan dan emisi.
- Penjelasan: tiga tahap evaluasi diperlukan
agar proyek berjalan sesuai tujuan awal dan dapat diperbaiki jika ada
deviasi.
Soal 5.
Diskusikan keterkaitan
antara RPJPN 2025–2045 dengan kebijakan pembangunan transportasi
berkelanjutan di Indonesia!
Jawaban &
Penjelasan:
- RPJPN 2025–2045 menekankan transformasi
hijau, ketahanan pangan, dan daya saing global.
- Kebijakan transportasi harus mendukung:
elektrifikasi transportasi, digitalisasi logistik, pembangunan pelabuhan
ramah lingkungan.
- Penjelasan: rencana transportasi sebagai
kebijakan publik harus mengaitkan tujuan jangka panjang (visi 2045) dengan
proyek strategis sektor transportasi saat ini.
Soal 6.
Analisis kebijakan
pengembangan angkutan massal perkotaan (BRT, LRT, MRT) di Indonesia: apa
tantangan utamanya dalam proses perencanaan sebagai kebijakan publik?
Jawaban &
Penjelasan:
- Tantangan: keterpaduan antar moda,
koordinasi pusat-daerah, keterbatasan pembiayaan, resistensi masyarakat,
sinkronisasi tata ruang.
- Penjelasan: meski ada dasar teknokratik
(CBA, proyeksi penumpang), faktor politik (dukungan kepala daerah), dan
partisipasi publik sangat menentukan keberhasilan.
Soal 7.
Berikan contoh
bagaimana sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dijalankan dalam
pembangunan jalan tol Trans-Sumatera!
Jawaban &
Penjelasan:
- Proyek masuk RPJMN → Renstra Kementerian
PUPR/Kemenhub → RKP → RKA-KL → APBN, ditambah skema KPBU.
- Penjelasan: ini menunjukkan perencanaan
teknis akan efektif jika disinkronkan ke dokumen anggaran, sehingga proyek
bisa dieksekusi dan didanai.
Soal 8.
Apa peran Analytic
Hierarchy Process (AHP) dalam memilih prioritas proyek transportasi
strategis di Indonesia? Beri contoh!
Jawaban &
Penjelasan:
- AHP digunakan untuk memberi bobot pada
kriteria (mis. manfaat ekonomi, pemerataan, lingkungan, risiko).
- Contoh: pemilihan prioritas antara
pembangunan pelabuhan di Sulawesi vs Kalimantan berdasarkan bobot
kriteria.
- Penjelasan: AHP membantu perencana membuat
rekomendasi berbasis multi-kriteria yang transparan.
Soal 9.
Analisis kebijakan
publik yang tepat untuk menghadapi masalah kemacetan logistik di Tanjung
Priok!
Jawaban & Penjelasan:
- Identifikasi masalah: overcapacity,
dwelling time tinggi.
- Alternatif: (a) perluasan Tanjung Priok,
(b) bangun pelabuhan baru (Patimban), (c) digitalisasi logistik.
- Analisis: CBA & risk analysis →
alternatif b+c dipilih.
- Penjelasan: contoh bagaimana analisis
kebijakan menghasilkan kombinasi solusi teknokratik yang jadi kebijakan
publik (PSN Pelabuhan Patimban).
Soal 10.
Diskusikan bagaimana
konsep partisipasi masyarakat (musrenbang) bisa memperkuat kebijakan
pembangunan transportasi di daerah!
Jawaban &
Penjelasan:
- Musrenbang memberi ruang aspirasi lokal:
misalnya usulan dermaga rakyat, jalan penghubung desa ke pelabuhan.
- Penjelasan: partisipasi memperkuat
legitimasi kebijakan, memastikan proyek transportasi sesuai kebutuhan
lokal, dan mencegah konflik sosial.
No comments:
Post a Comment